Bawaslu Tanggapi Laporan Dugaan Kades Mendukung Paslon Gubernur di Bengkulu

Reporter: windi |

Editor: Syariah m |

Jumat , 20 Sep 2024 - 21:37

Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Faham Syah-RADAR BENGKULU-

bawaslu tanggapi laporan dugaan kades mendukung paslon gubernur di bengkulu                            radarbengkulu.bacakoran.co – ketua badan pengawas pemilu (bawaslu) provinsi bengkulu, faham syah, memberikan tanggapan tegas terkait laporan lembaga swadaya masyarakat (lsm) gerakan masyarakat anti korupsi (gemawasbi) bengkulu.
dalam laporannya gemawasbi menduga beberapa kepala desa (kades) di provinsi bengkulu terlibat dalam politik praktis.
 dugaan ini mencuat setelah kades tersebut diduga memberikan dukungan terbuka kepada salah satu pasangan calon (paslon) gubernur bengkulu menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) mendatang.
laporan resmi yang disampaikan oleh gemawasbi pada kamis, 19 september 2024, menjadi sorotan penting bagi bawaslu. dalam konferensi pers yang digelar pada jumat, 20 september 2024, faham syah menyatakan bahwa pihaknya segera mengambil langkah-langkah serius untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
baca juga:upacara penutupan pelatihan kepemimpinan administrator (pka) angkatan ix
baca juga:bawaslu bengkulu teruskan laporan dugaan pelanggaran netralitas asn ke bkn
"laporan ini baru saja kami terima, dan ini melibatkan beberapa orang dari apdesi (asosiasi perangkat desa seluruh indonesia) yang diduga memberikan dukungan kepada salah satu calon gubernur. tentu saja, kami akan memeriksa secara detail apa yang menjadi permasalahan dan mengidentifikasi jenis pelanggaran yang mungkin terjadi sebelum membawanya ke tahap berikutnya," jelas faham syah.
bawaslu, sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilihan berlangsung secara jujur dan adil. fahamsyah menegaskan bahwa mereka akan memproses laporan ini sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. laporan yang memenuhi syarat administratif dan materil akan segera didaftarkan untuk ditindaklanjuti.
setelah proses pendaftaran, bawaslu akan memulai tahap klarifikasi dan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terlibat. 
"kami akan memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan keterangan. jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pelanggaran, kami tidak akan ragu untuk merekomendasikan sanksi kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini bupati, sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tambah faham.
baca juga:bawaslu benteng siap telusuri dugaan pelanggaran netralitas kepala desa
baca juga:bawaslu akan selidiki penerima kip sebagai tim sukses cakada
faham syah menegaskan bahwa ada beberapa sanksi yang bisa dijatuhkan jika kepala desa terbukti melanggar aturan, mulai dari sanksi administratif hingga pemberhentian. 
"sanksi terberat yang bisa dijatuhkan adalah pemberhentian dari jabatan kepala desa. ini sesuai dengan uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa," ujarnya.
menurut faham syah, keterlibatan kepala desa dalam politik praktis merupakan pelanggaran serius. uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa dengan jelas melarang kepala desa untuk berpolitik. pasal 29 huruf g uu tersebut menyebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik. selain itu, pasal 29 huruf j juga menyatakan bahwa kepala desa dilarang ikut serta atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
"aturan ini dibuat untuk menjaga netralitas kepala desa sebagai pemimpin masyarakat. kepala desa harus mampu bersikap netral dan tidak boleh berpihak pada salah satu pasangan calon dalam pemilu, agar tidak mencederai kepercayaan masyarakat dan menciptakan ketidakadilan dalam proses demokrasi," jelas faham.
baca juga:3 rancangan pkpu dan 3 rancangan perbawaslu disetujui komisi ii dpr ri
baca juga:bawaslu kaur rekrut 269 ptps, berikut syarat-syaratnya
lebih lanjut, faham syah juga menekankan bahwa jika kepala desa yang bersangkutan juga terbukti melanggar uu pemilu, mereka bisa dikenakan sanksi pidana. 
"jika dalam pemeriksaan kami nanti ditemukan adanya pelanggaran terhadap uu pemilu, hukumannya bisa lebih berat, termasuk hukuman penjara," tegasnya.
uu pemilu yang melarang keterlibatan aparat pemerintah dalam politik praktis adalah upaya untuk menjaga independensi penyelenggaraan pemilu. jika kepala desa atau pejabat pemerintahan lainnya terlibat dalam politik praktis, hal ini bisa memicu potensi konflik kepentingan dan mencederai prinsip netralitas dalam pemerintahan.
bawaslu berharap agar laporan ini menjadi pengingat bagi seluruh kepala desa di bengkulu untuk tetap netral dalam pilkada yang sedang berlangsung.
baca juga:bawaslu memastikan pengawasan ketat tahapan pilkada kaur 2024
baca juga:bawaslu mukomuko pelototi kegiatan pemkab, ini alasannya
 "kami harap kepala desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik tanpa terlibat dalam politik praktis. masyarakat juga diharapkan bisa turut serta mengawasi jalannya proses pemilu, agar terwujud pemilu yang jujur, adil, dan demokratis," kata faham syah.
kasus ini menjadi perhatian besar publik, terutama karena peran kepala desa yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan di tingkat akar rumput. terlibatnya mereka dalam politik praktis dapat menimbulkan ketidakpercayaan di masyarakat dan memperkeruh suasana politik lokal.
dengan laporan ini, bawaslu juga mengimbau seluruh kepala desa dan perangkat desa di seluruh provinsi bengkulu untuk selalu menjaga netralitasnya dalam setiap tahapan pemilihan, baik pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, demi menjaga proses demokrasi yang bersih dan adil.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, SABTU 21 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan