Gubernur Bengkulu Putuskan Menunda Pengelolaan Parkir Oleh Pihak Ketiga

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Kamis , 19 Sep 2024 - 21:26

Musyawarah antara Gubernur dan Persatuan Juru Parkir (Jukir) Bersatu Provinsi Bengkulu pada Kamis, 19 September 2024-RADAR BENGKULU-

Menurut Rohidin, keputusan ini diambil untuk memastikan kesejahteraan para juru parkir tetap terjaga tanpa mengabaikan hak pengelola.

“Kami tidak ingin mengambil keuntungan dari masyarakat. Apalagi dari juru parkir yang merupakan bagian dari sektor informal yang penting di Bengkulu. Oleh karena itu, kami memastikan pembagian ini adil bagi semua pihak,” ujar Rohidin.

Sebagai bagian dari proses observasi, pemerintah daerah akan melakukan uji petik selama dua bulan guna memastikan pendapatan para juru parkir di lapangan. Uji petik ini akan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan lanjutan terkait pengelolaan parkir di Provinsi Bengkulu, khususnya di kawasan wisata yang menjadi andalan. Seperti Pantai Panjang.

“Kami akan melihat secara transparan berapa besar pendapatan yang dihasilkan. Dengan begitu, ke depan kita bisa membuat kebijakan yang lebih tepat dan berkeadilan,” kata Rohidin.

Dengan adanya keputusan ini, pemerintah berharap sistem pengelolaan parkir di Provinsi Bengkulu, khususnya di kawasan wisata, dapat berjalan lebih baik.

Gubernur Rohidin berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi kebijakan ini. Serta, memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

“Ini bukan keputusan akhir. Kita akan terus mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan ini sesuai dengan kondisi lapangan. Yang terpenting, masyarakat harus merasa terbantu dan tidak dibebani oleh kebijakan pemerintah,” ujar Rohidin.

Keputusan Gubernur Rohidin disambut baik oleh para juru parkir. Doho Tampubolon, salah seorang perwakilan juru parkir zona 1-12 Area Pantai Panjang, menyatakan rasa terima kasihnya kepada Gubernur karena telah memberikan solusi yang mereka tunggu-tunggu.

“Kami sangat bersyukur dengan keputusan ini. Beban setoran selama ini memang sangat berat bagi kami, terutama di musim sepi wisatawan. Dengan adanya penundaan setoran dan pembagian hasil yang lebih adil, kami merasa lebih tenang dalam bekerja,” ujar Doho.

Selain itu, Doho menambahkan bahwa dialog langsung dengan Gubernur memberikan harapan baru bagi para juru parkir.

gubernur bengkulu putuskan menunda pengelolaan parkir oleh pihak ketiga                            radar bengkulu  – gubernur bengkulu, rohidin mersyah memutuskan untuk menunda sementara pengelolaan parkir oleh pihak ketiga di provinsi bengkulu, khususnya di zona 9 area wisata pantai panjang. 
keputusan ini diambil setelah hasil musyawarah antara gubernur dan persatuan juru parkir (jukir) bersatu provinsi bengkulu pada kamis, 19 september 2024 di balai raya semarak.
keputusan penting lainnya adalah mengenai pembagian hasil pengelolaan parkir yang telah disepakati antara pemerintah dan juru parkir. pembagian ini menetapkan proporsi 70% pendapatan untuk juru parkir dan 30% diserahkan kepada pihak pengelola. 
selain itu, pemerintah juga akan melakukan uji petik selama dua bulan untuk memastikan pendapatan juru parkir per bulannya.
audiensi tersebut dihadiri oleh para juru parkir dari zona 1-12 area wisata pantai panjang yang menyampaikan keluhan mereka terkait beban setoran yang dianggap terlalu tinggi. 
mereka merasa bahwa setoran kepada pihak pengelola terlalu membebani. terutama di tengah upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
baca juga:ratusan kades dukung paslon cagub bengkulu dilaporkan ke bawaslu
baca juga:bank bengkulu siap layani produk syariah
merespons keluhan tersebut, gubernur rohidin langsung memberikan keputusan penting untuk menunda pengelolaan parkir oleh pihak ketiga selama dua bulan. hal ini memberikan waktu bagi pemerintah untuk melakukan observasi terhadap pendapatan yang sebenarnya diperoleh oleh juru parkir di lapangan. 
selama periode ini, pihak pengelola dilarang untuk memungut setoran dari juru parkir.
"saya minta agar pihak pengelola tidak memungut setoran selama dua bulan ini. kita akan melihat seberapa besar pendapatan yang bapak-bapak peroleh setiap harinya. setelah dua bulan, kita akan evaluasi dan memastikan sistem yang lebih adil bagi semua pihak," tegas rohidin dalam pertemuan tersebut.
pembagian hasil yang lebih adil
salah satu poin penting yang disepakati dalam pertemuan tersebut adalah pembagian hasil pengelolaan parkir dengan proporsi 70% untuk juru parkir dan 30% untuk pihak pengelola. 
baca juga:gubernur bengkulu kukuhkan kepengurusan asosiasi umkm provinsi bengkulu, dorong ekonomi lokal
baca juga:serahkan alat pertanian, gubernur rohidin komitmen untuk kemajuan petani bengkulu
menurut rohidin, keputusan ini diambil untuk memastikan kesejahteraan para juru parkir tetap terjaga tanpa mengabaikan hak pengelola.
“kami tidak ingin mengambil keuntungan dari masyarakat. apalagi dari juru parkir yang merupakan bagian dari sektor informal yang penting di bengkulu. oleh karena itu, kami memastikan pembagian ini adil bagi semua pihak,” ujar rohidin.
sebagai bagian dari proses observasi, pemerintah daerah akan melakukan uji petik selama dua bulan guna memastikan pendapatan para juru parkir di lapangan. uji petik ini akan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan lanjutan terkait pengelolaan parkir di provinsi bengkulu, khususnya di kawasan wisata yang menjadi andalan. seperti pantai panjang.
“kami akan melihat secara transparan berapa besar pendapatan yang dihasilkan. dengan begitu, ke depan kita bisa membuat kebijakan yang lebih tepat dan berkeadilan,” kata rohidin.
baca juga:netralitas kepala desa di pilgub bengkulu dipertanyakan, terancam sanksi berat
baca juga:gubernur bengkulu akan bagikan sk pppk formasi 2023, 98 pegawai siap diangkat
dengan adanya keputusan ini, pemerintah berharap sistem pengelolaan parkir di provinsi bengkulu, khususnya di kawasan wisata, dapat berjalan lebih baik. 
gubernur rohidin berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi kebijakan ini. serta, memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
“ini bukan keputusan akhir. kita akan terus mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan ini sesuai dengan kondisi lapangan. yang terpenting, masyarakat harus merasa terbantu dan tidak dibebani oleh kebijakan pemerintah,” ujar rohidin.
keputusan gubernur rohidin disambut baik oleh para juru parkir. doho tampubolon, salah seorang perwakilan juru parkir zona 1-12 area pantai panjang, menyatakan rasa terima kasihnya kepada gubernur karena telah memberikan solusi yang mereka tunggu-tunggu.
baca juga:gubernur bengkulu perjuangkan sertifikasi lahan warga di sekitar twa pring gading
baca juga:golkar provinsi tegaskan loyalitas kader untuk dukung paslon gubernur romer
“kami sangat bersyukur dengan keputusan ini. beban setoran selama ini memang sangat berat bagi kami, terutama di musim sepi wisatawan. dengan adanya penundaan setoran dan pembagian hasil yang lebih adil, kami merasa lebih tenang dalam bekerja,” ujar doho.
selain itu, doho menambahkan bahwa dialog langsung dengan gubernur memberikan harapan baru bagi para juru parkir. 
"kami berharap, ke depan, kebijakan pemerintah akan terus memperhatikan kesejahteraan kami," katanya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, JUMAT 20 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan