Kemenkes Telah Terima Laporan Hampir 1500 Aduan Bullying Dokter

Reporter: tim Redaksi |

Editor: Azmaliar |

Senin , 19 Aug 2024 - 20:48

Dirjen Yankes Kemenkes Azhar Jaya-Istimewa---

kemenkes telah terima laporan hampir 1500 aduan bullying dokter                            radar bengkulu, jakarta - direktur jenderal pelayanan kesehatan kementerian kesehatan (kemenkes) azhar jaya mengungkapkan, bahwa pihaknya telah menerima hampir 1.500 aduan terkait bullying yang dialami dokter ppds.
"jadi, kemenkes itu terima hampir 1.500 laporan tentang bullying," ungkap azhar di kawasan kuningan, jakarta, 19 agustus 2024.
seperti dikutip dari laman disway.id, meski begitu, hasil penelusuran mengungkap bahwa 70 persen dari seluruh aduan tidak bisa dikategorikan sebagai bullying.
lebih lanjut dikatakan, sedangkan 30 persen lainnya termasuk bullying yang akhirnya ditindaklanjuti.
"setelah kami dalami, 70 persen bukan bullying. tapi betul, 30 persen itu bullying. nah, ini yang 30 persen ini yang kita tindaklanjuti," ujarnya.
"jadi, kita tidak serta-merta, tapi kita cari dulu bukti-bukti. kalau ternyata memang itu kuat (buktinya), kita tindak lanjuti dengan langkah-langkah pendisiplinan di lapangan," tuturnya.
baca juga:begini cara mengatasi kecanduan yang bisa bikin perilaku menyimpang
baca juga:apakah betul mengoleskan putih telur bisa sehatkan rambut?
meski begitu, azhar menegaskan bahwa nama-nama dokter yang terungkap di media sosial dan viral disebut pelaku bullying tidak seluruhnya benar.
"tapi sekali lagi, tidak bisa semua berita media sosial kita anggap itu betul semua. yang bukti-buktinya nyata, itu yang kita tindak lanjuti," lanjut azhar.
karena itu, lanjut azhar , "harus bedakan antara bullying sama manja. kalau misalnya memang orang salah dihukum bersifat mendidik, itu oke. tapi kalau sampai berhari-hari nggak pulang itu nggak benar."
ia melanjutkan, misalnya kita dimarahin sama senior, wajar. tapi jangan di depan pasien, menjatuhkan harkat martabatnya.
"terus jangan bawa sara, ngomong ras tertentu lah, ngomong kafir lah. itu sudah garis merah. nggak boleh lagi yang kayak begitu-begitu," kata azhar.
baca juga:kematian ibu pasca persalinan masih tinggi di indonesia
baca juga:makanan apa saja yang boleh dikonsumsi penderita diabetes? yuk simak penjelasannya disini
menurutnya, hukuman yang diberikan apabila ppds melakukan kesalahan harus terukur dan diketahui oleh dosen dan dpjp.
"jadi boleh dihukum, tapi harus tanda tangan dpjp sehingga kita bisa membuat mereka tidak serampangan juga kerjanya," pungkasnya.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, SELASA 20 AGUSTUS 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan