Wabup Mukomuko Berharap Pihak Swasta Berperan Tangani Stunting

RADAR BENGKULU, MUKOMUKO - Wakil Bupati Mukomuko, Wasri sekaligus sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Mukomuko menegaskan, pencegahan dan penanganan stunting merupakan tanggung jawab bersama. Tak terkecuali pihak swasta, terlebih lagi yang bergerak didunia usaha. 

Wabup berharap, perusahaan-perusahaan swasta di Kabupaten Mukomuko bisa berperan aktif melakukan pencegahan maupun penanganan stunting. 

"Saya tegaskan lagi, penanganan stunting ini agenda nasional. Tujuanya untuk mewujudkan gerasi emas 2045. Semua pihak punya tanggung jawab, termasuk swasta," tegas Wasri ketika diwawancarai usai mengikuti kegiatan diseminasi audit stunting yang diselenggarakan DP2KBP3A, hari Senin 19 Agustus 2024 di Aula Bapelitbangda setempat. 

Dikatakan Wabup, dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting, yang perlu dilakukan saat ini yaitu melakukan sosialisasi secara masif prihal yang perlu dilakukan agar anak tidak stunting. 

BACA JUGA:Heboh Ubur-ubur Berbahaya di Pantai Mukomuko, Begini Penjelasan Dinas Perikanan

BACA JUGA:Kapolsek Enggano Hadiri Kegiatan Upacara Adat Tahunan Pulau Enggano di Desa Meok

Kemudian, lanjut Wabup, asupan gizi kepada anak-anak juga dibutuhkan. Tidak hanya itu, bahkan hamil juga mesti dipersiapkan dengan matang. Untuk itu, bagi pasangan suami istri yang merencanakan kehamilan, istrinya harus mengkonsumsi makanan bergizi. 

"Jadi, pihak swasta dapat mengambil peran, bisa melakukan sosialisasi bersama pemerintah desa dan lainya. Atau nanti ikut membantu calon ibu dan anak-anak mendapatkan makanan bergizi," ujar Wabup. 

Ditambahkannya, jajaran Pemkab Mukomuko dalam hal ini dinas dan badan, termasuk juga kecamatan serta pemerintah desa bisa mengalokasikan dana untuk program pencegahan dan penanganan stunting, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD masing-masing. 

"Dinas PUPR dan Perkim, misalkan, nanti bidang infrastruktur sanitasinya. Intinya semua ambil peran sesuai Tupoksi," papar Wasri. 

BACA JUGA:Keberadaan Baliho Mengganggu Pengendara, DLHK Jangan Diam Saja

BACA JUGA:Gubernur Bengkulu Pastikan Semua Masyarakat Dapat Pelayanan Kesehatan Gratis

Dikatakannya, petugas lapangan sudah turun melakukan pemantauan di 7 desa yang menjadi Lokus penanganan stunting. Hasilnya menunjuknya ada beberapa kasus yang memang perlu dilakukan penanganan. 

"Kasus yang ditemukan petugas lapangan, ada yang saat kehamilan ada juga terjadi pada anak dibawah usia 2 tahun atau Baduta. Artinya, stunting masih perlu dilakukan penanganan. Begitupun pencegahan wajib kita lakukan secara berkelanjutan," pungkas Wabup.