PT. DDP Siap Fasilitasi Usulan Kemitraan Masyarakat Desa Air Berau, Hasil Bedah Kasus Penanganan Konflik

Reporter: Seno |

Editor: Syariah m |

Jumat , 26 Jul 2024 - 21:43

Pertemuan Bedah Kasus penanganan konflik pekebunan, Jumat, 26 Juli 2024-Seno/RADAR BENGKULU-

pt. ddp siap fasilitasi usulan kemitraan masyarakat desa air berau, hasil bedah kasus penanganan konflik                             koranradarbengkulu.com, mukomuko - pihak perusahaan perkebunan pt. daria dharma pratama (ddp) yang disampaikan humas, simon menyatakan, pt. ddp siap memfasilitasi usulan kemitraan masyarakat desa air berau, kecamatan pondok suguh terkait dengan perpanjangan hak guna usaha (hgu). 
"sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan, pt. ddp siap memfasilitasi usulan kemitraan masyarakat," tegas simon usai mengikuti acara pertemuan fasiltasi penanganan gangguan usaha dan konflik pekebuanna (bedah kasus) yang diselenggarakan dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (dtphp) provinsi bengkulu, jumat, 26 juli 2024 di aula hotel abyan kota mukomuko. 
kata simon, pihak perusahaan memahami kewajiban memfasilitasi kemitraan 20 persen yang tertuang dalam peraturan menteri pertanian (permentan) nomor 18 tahun 2021 berikut dengan turunan dan auran lainnya. 
sayangnya, lanjut dia, pola kemitraan masyarakat yang menjadi kewajiban perusahaan yang memperoleh hgu sebagaimana tertuang dalam permentan nomor 18 tahun 2021 itu, belum dipahami secara utuh ditengah masyarakat. 
"sehingga memang, ada sedikit gesekan antara perusahaan dengan beberapa warga atau kelompok masyarakat. ada yang berpikir kalau 20 persen kemitraan perkebunan itu diambil dari lahan hgu, padahal tidak seperti itu. nanti bisa dijelaskan pihak pemerintah," kata simon. 
baca juga:ini harapan dandim 0408/bs-kaur teruntuk jurnalis di bengkulu
baca juga:lahan gambut di desa kota praja diduga sengaja dibakar, polisi panggil pemilik lahan tapi tidak datang
ia juga mengapresiasi dtphp provinsi bengkulu yang telah menyelenggarakan pertemuan ini. sehingga masyarakat melalui kepala desa dan camat bisa menyampaikan pendapat serta harapan mereka. begitupun dengan pihak pt. ddp. bukan hanya itu, pihak pemerintah seperti dtphp provinsi bengkulu, dpmptsp mukomuko, dinas pertanian mukomuko, kantor pertanahan (bpn,red) bisa menjelaskan peraturan serta pola kemitraan yang dapat dilakukan antara masyarakat dengan perusahaan pemegang hgu. 
"tentu ini pertemuan yang baik. tadi juga sudah ada hasil kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara. dalam kesepakatan ada langkah pemerintah yang mesti dilakukan, langkah masyarakat desa air berau, termasuk juga sikap pt. ddp dituangkan dalam berita acara. semoga ini menjadi pintu jalan keluar permasalahan," demikian simon. 
kadis dthp provinsi bengkulu, m. rizon, s.hut., m.si melalui kabid perkebunan, bickmam, sh., mh menjelaskan, pemprov bengkulu terus mendorong penyelesaian konflik perkebunan yang terjadi di kabupaten mukomuko, khususnya yang terjadi di desa air berau, kecamatan pondok suguh terkait perpanjangan gak guna usaha (hgu) pt. daria dharma pratama (ddp). 
"kegiatan ini dilaksanakan 2 hari mulai 25 sampai 26 juli 2024. masyarakat sudah menyampaikan unek-uneknya, perusahaan juga menyampaikan pendapatnya, kita hadirkan juga ahli-ahli dari dinas instansi terkait. pertemuan ini menghasilkan 3 poin kesepakatan," papar bickman. 
kades air berau, april yang menghadiri acara itu mengatakan, persoalan konflik pekebunan yang terjadi di desanya, memang didorong tuntutan masyarakat yang meminta kemitraan 20 persen. 
kades juga mengakui, kemungkinan pemahaman soal kemitraan 20 persen yang jadi kewajiban perusahaan belum dipahami secara detil, sehingga memicu silang pendapat antara sebagain masyarakat dengan perusahaan. 
baca juga:bma mengingatkan tentang pemberian gelar adat, gelar kehormatan dan dasar hukumnya
baca juga:bkd mukomuko bersama tim gabungan door to door sosialisasi pajak hotel dan restoran
"makanya saya berterimakasih sudah diundang acara ini (pertemuan bedah kasus). sudah saya sampaikan apa yang menjadi harapan masyarakat. harus ada tindak lanjut dari acara ini, seperti sosialisasi permentan langsung ke masyarakat. supaya masyarakat kami paham," tuturnya. 
kades menegaskan, masyarakat tidak menolak perpanjangan hgu pt. ddp dan investasi lain di desa air berau. keberadaan investasi disadari sudah mendokrak perekonomian masyarakat. 
"hanya saja masih ada perbedaan pendapat dan pemahaman. makanya sangat diperlukan sosialisasi. pihak-pihak ahli yang berwenang turun langsung ke masyarakat. konflik perkebunan di desa kami ini sudah 3 tahun. saya berharap pemerintah serius menangani. ayo sosialisasikan ketentuan permentan soal kemitraan 20 persen itu," ujar kades. 
pendapat dalam pertemuan 
dari pantauan radar bengkulu, ada beberapa masukan dari peserta rapat yang hadir. diantaranya disampikan kadis pmptsp mukomuko, juni kurniadiana, sap. 
ia menyatakan roda investasi di kabupaten mukomuko harus tetap berputar. tidak ada yang dapat menghalangi, selagi berlandaskan aturan yang berlaku. ia juga mengingatkan jangan sampai upaya penolakan investasi yang dilakukan, malah bertentangan dengan aturan. sehingga menyebabkan permasalahan baru bagi kedua belah pihak, lebih-lebih lagi masyarakat. 
"oleh sebab itu, aturan hukum dari peraturan perundang-undangan yang kita jadikan acuan. pemerintah pasti tegak lurus dengan aturan. saya katakan, ini jangan sampai terjadi, upaya menghalai investasi berpotensi menjadi kriminal, terjadi pelanggaran hukum. banyak ruginya kita," tegas juni. 
kabid perkebunan dinas pertanian mukomuko, iwan cahaya, sp menyampaikan prihal ketentuan kemitraan 20 persen yang tertuang dalam permentan nomor 18 tahun 2021. 
katanya, pembangunan kebun kemitraan masyarakat oleh perusahaan sebesar 20 persen yang dimaksud dalam permentan itu, bukan dari lahan hgu perusahaan. melainkan lahan perkebunan milik masyarakat yang diajukan melalui tahapan verifikasi dan kemudian dibangun oleh pihak perusahaan. 
kemudian, lanjut iwan, kemitraan 20 persen yang dimaksud, tidak hanya terpaku pada kemitraan perkebunan saja (kebun plasma). ada beberapa pola kemitraan lain yang dapat diusulkan oleh masyarakat, tergantung dengan kondisi dan kebutuhan. 
"secara terinci nanti akan kami sampaikan pada saat sosialisasi. sudah jadi kesepakatan tadi, pemkab mukomuko wajib melakukan sosialisasi permentan nomor 18 tahun 2021 itu," singkat iwan. 
3 poin kesepakatan 
adapun 3 poin kesepakatan pertemuan yang tertuang dalam berita acara sebagai berikut:
pada hari ini jumat tanggal dua puluh enam bulan juli tahun 2024 bertempat di hotel abyan, kabupaten mukomuko, telah dibuat kesepakatan antara masyarakat desa air berau, kec. pondok suguh. kab. mukomuko dengan pt. daria dharma pratama yaitu:
a pemerintah daerah kabupaten mukomuko akan melakukan sosialisasi ke desa air berau kecamatan pondok suguh terkait permentan nomor 18 tahun 2021;
b. pt. daria dharma pratama wajib memfasilitasi usulan kemitraan masyarakat desa air berau sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang ada,
c. masyarakat desa air berau akan melakukan musyawarah dalam rangka menentukan pola kemitraan yang akan diusulkan kepada pt. daria dharma pratama;
pertemuan fasiltasi penanganan gangguan usaha dan konflik pekebunan yang digagar dtphp provinsi bengkulu ini fihadiri pihak bidang perkebunan dtphp provinsi bengkulu, kepala dinas pmptsp mukomuko, juni kurniadiana, sap, kabid perkebunan dinas pertanian mukomuko, iwan cahaya, sp, camat pondok suguh, kades dan kadus air berau, humas pt. ddp, kepolisian, dan pihak kantor pertanahan (kanta) mukomuko.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, SABTU 27 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan