Pemprov Bengkulu Targetkan Dapat Nilai B pada Evaluasi SAKIP Tahun Ini

RADAR BENGKULU  - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menargetkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun ini mencapai kategori B.

Target ini diungkapkan dalam rapat persiapan evaluasi SAKIP yang dipimpin Asisten III Setda Provinsi Bengkulu, Nandar Munadi, di ruang Rafflesia, Senin, 8 Juli 2024.

Dalam rapat tersebut, Pemprov Bengkulu menargetkan penilaian evaluasi SAKIP mencapai nilai 70,0 yang termasuk dalam kategori B, sesuai dengan dasar penilaian yang diatur dalam Permen PAN dan RB No. 88 Tahun 2021. 

Empat komponen utama penilaian evaluasi SAKIP meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Evaluasi SAKIP sendiri merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan penilaian yang baik, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan efisiensi dalam penggunaan anggaran pemerintah. 

Pemprov Bengkulu terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja melalui berbagai pembenahan dan perbaikan sistem yang ada.

Diharapkan, dengan pencapaian target nilai 70,0 atau kategori B pada evaluasi SAKIP tahun ini, Pemprov Bengkulu dapat menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk terus mendorong peningkatan kinerja dan pelayanan publik yang lebih baik di Provinsi Bengkulu.

 

 

"Kami menindaklanjuti rapat sebelumnya terkait evaluasi SAKIP yang akan digelar dua hari lagi. Hari ini ada beberapa OPD yang kita lihat pemaparannya sebelum mereka memaparkan langsung kepada pihak Kemenpan RB maupun Kemendagri. Jangan sampai materinya belum disiapkan. Karena, ini dua hari lagi. Target kita untuk SAKIP tahun ini adalah mencapai nilai 70," kata Nandar.

 

 

Penguatan sistem akuntabilitas di lingkungan Pemprov Bengkulu tidak hanya bertujuan untuk memenuhi penilaian formal, tetapi juga sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.