Pemprov Bengkulu Hanya Realisasikan 2,96% Anggaran Belanja Tak Terduga di TA 2023

pemprov bengkulu hanya realisasikan 2,96% anggaran belanja tak terduga di ta 2023 radar bengkulu - belanja tak terduga (btt) di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu pada tahun anggaran (ta) 2023 hanya terealisasi sebesar 2,96 persen atau hanya rp 26,6 juta dari pagu anggaran sebesar rp 900,3 juta. realisasi ini terungkap dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (lkpj) kepala daerah provinsi bengkulu atas realisasi apbd tahun 2023 yang disampaikan kepada dprd provinsi bengkulu baru-baru ini. gubernur bengkulu, prof. dr. h. rohidin mersyah, mma, menjelaskan, rendahnya realisasi btt pada tahun 2023 disesuaikan dengan kondisi kedaruratan yang membutuhkan anggaran tersebut. "kegiatan yang dianggarkan untuk btt adalah untuk kejadian yang tidak terlalu krusial dan mendesak. pada tahun 2023, hampir tidak ada kejadian yang membutuhkan pembiayaan dari btt. kita hanya mengeluarkan satu kali untuk suatu kegiatan yang saya lupa," ujar gubernur rohidin. baca juga:ini aplikasi untuk yang hobi baca novel dan komik rekomendasi dari google playstore baca juga:malam pertama, festival gurita sajikan pentas seni budaya kaur lebih lanjut, gubernur rohidin menambahkan bahwa penggunaan dana btt harus dalam keadaan darurat dan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. hal ini menjadi salah satu faktor rendahnya realisasi btt di tahun 2023.  "btt ini misalnya digunakan untuk pembiayaan jika terjadi bencana yang tidak diduga, dan untuk kejadian-kejadian semacam itu bisa kita gunakan btt," imbuhnya.     penggunaan dana btt yang ketat dan berfokus pada keadaan darurat ini menunjukkan komitmen pemprov bengkulu untuk memastikan anggaran digunakan secara tepat dan efisien. namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan dan fleksibilitas anggaran dalam menghadapi situasi mendesak yang mungkin muncul.     saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan penggunaan btt untuk kebutuhan renovasi sekolah yang mengalami kebakaran, seperti smk 3 kota bengkulu, gubernur rohidin menjelaskan bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan.    "tidak boleh. karena, itu bukan termasuk kategori darurat bencana. untuk smk 3 itu masuk dalam dana alokasi khusus (dak) dan sebagian dari apbd, dan sudah mulai dibangun tahun ini. sedangkan untuk smk yang kebakaran di bengkulu utara, sudah kita anggarkan di 2025," jelas gubernur rohidin.     penjelasan ini menegaskan bahwa pemprov bengkulu memiliki alokasi anggaran yang jelas untuk penanganan situasi darurat dan proyek-proyek infrastruktur yang direncanakan. namun, hal ini juga menunjukkan bahwa tidak semua kebutuhan mendesak bisa diatasi dengan btt. terutama jika tidak termasuk dalam kategori darurat bencana. baca juga:fraksi persatuan nurani indonesia dprd provinsi bengkulu menolak program tapera realisasi btt yang rendah di ta 2023 ini mencerminkan bahwa pemprov bengkulu beroperasi dalam kondisi yang relatif stabil tanpa kejadian-kejadian darurat yang signifikan. meskipun demikian, penting untuk mencermati bagaimana anggaran tersebut dapat dialokasikan kembali atau digunakan untuk kebutuhan mendesak lainnya yang mungkin timbul di masa depan.     ke depan, pemprov bengkulu perlu mempertimbangkan mekanisme yang lebih fleksibel dalam penggunaan btt agar dapat segera merespons situasi mendesak yang tidak termasuk dalam kategori bencana alam. hal ini penting untuk memastikan bahwa anggaran yang telah disediakan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. baca juga:hendaknya pns itu berdomisili di bengkulu tengah  baca juga:tni bebas penggunaan narkotika, ini yang dilakukan kodim 0408 bengkulu selatan- kaur rendahnya realisasi btt juga menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang lebih adaptif dan responsif terhadap berbagai situasi yang mungkin terjadi. pemprov bengkulu perlu terus memperkuat sistem perencanaan dan pengelolaan anggaran untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan efisien.    rendahnya realisasi btt di ta 2023 di provinsi bengkulu adalah cerminan dari stabilitas dan kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran. namun, pemprov bengkulu juga perlu mempertimbangkan peningkatan fleksibilitas anggaran untuk menghadapi situasi mendesak yang mungkin muncul, guna memastikan bahwa semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan cepat dan tepat.      "dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan anggaran di masa mendatang dapat lebih adaptif dan responsif terhadap berbagai tantangan yang dihadapi.," pungkasnya

Tag

• # apbd 2023
• # belanja tak terduga
• # pemprov bengkulu
• # provinsi bengkulu

Share

• 
• 
• 
• 
•