PD FSPPP-SPSI Bengkulu Tolak Tapera, Siap Lakukan Aksi Besar jika Tuntutan Tak Dipenuhi

Reporter: windi junius |

Editor: Azmaliar Z |

Kamis , 20 Jun 2024 - 20:17

PD FSPPP-SPSI Bengkulu Tolak Tapera, Siap Lakukan Aksi Besar jika Tuntutan Tak Dipenuhi-Windi-

pd fsppp-spsi bengkulu tolak tapera, siap lakukan aksi besar jika tuntutan tak dipenuhi                            radar bengkulu – kebijakan pemerintah pusat mengenai tabungan perumahan rakyat (tapera) kembali menuai penolakan. di bengkulu, federasi serikat pekerja pertanian dan perkebunan serikat pekerja seluruh indonesia (pd fsppp-spsi) dengan tegas menolak pp no.21 tahun 2024 yang mewajibkan semua pekerja swasta dan mandiri mengiur tapera sebesar 3 persen dari upah mereka.
penolakan ini disampaikan langsung oleh jajaran pd fsppp-spsi bengkulu saat beraudiensi dengan komisi iv dprd provinsi bengkulu pada kamis sore, 20 juni 2024, di ruang rapat paripurna dprd provinsi bengkulu.
"total potongan gaji kami mencapai 14 persen, dengan 7,5 persen dari uang kami. ini sangat memberatkan buruh. terutama yang sudah memiliki rumah," ungkap ketua pd fsppp-spsi bengkulu, septi periadi, s.stp, m.ap.
septi menambahkan, pemberlakuan pp ini tidak menjamin buruh akan mendapatkan rumah. ini mengingat sistem kerja kontrak dan tabungan yang kecil hingga usia 58 tahun.
baca juga:ini pandangan fraksi- fraksi terhadap raperda rpjpd 2024-2045, menuju pembangunan jangka panjang yang inklusif
baca juga:dinarpusda mukomuko dukung program penguatan literasi masyarakat desa, salurkan bahan bacaan bermutu
"kami akan menyampaikan aspirasi ini ke dpr ri dan pemerintah pusat. jika tidak ada tindak lanjut, kami siap melakukan aksi besar secara nasional pada 27 juni," tegasnya.
 
 
komisi iv dprd provinsi bengkulu yang dipimpin oleh edwar samsi, s.ip, mm, menerima aspirasi ini dan berjanji akan menindaklanjutinya ke pemerintah pusat.
 
 
"kami akan memastikan aspirasi ini sampai ke kementerian dalam negeri dan dpr ri," ujar edwar.
 
 
berikut adalah poin tuntutan yang disampaikan oleh pd fsppp-spsi bengkulu.
baca juga:dpw pks bengkulu menunggu putusan pusat soal rekomendasi bakal calon kepala daerah
- mencabut pp no.21 tahun 2024 tentang penyelenggaraan tapera.
- mencabut uu no.6 tahun 2023 tentang cipta kerja beserta peraturan turunannya.
- mengembalikan peraturan ketenagakerjaan kepada uu no.13 tahun 2003.
- meminta dprd dan pemda provinsi bengkulu memfasilitasi penyampaian aspirasi ini ke dpr ri dan kementerian tenaga kerja.
 
- mengancam aksi lanjutan jika tuntutan tidak dipenuhi.
 
 
penolakan ini menegaskan ketidakpuasan pekerja terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan dan tidak berpihak kepada buruh. aksi besar bisa menjadi jalan terakhir jika pemerintah tidak segera merespons tuntutan ini.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, JUMAT 21 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan