APBD Mukomuko 2024 Masih Belum Jelas Hingga Batas Waktu

Reporter: Seno |

Editor: Admin |

Jumat , 01 Dec 2023 - 21:31

logo mukomuko--

apbd mukomuko 2024 masih belum jelas hingga batas waktu                            dprd dan kepala daerah siap-siap terima sanksi 
radar bengkulu, mukomuko - seharusnya, anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) kabupaten mukomuko 2024 sudah disahkan melalui rapat paripurna dprd, paling lambat kamis 30 november lalu. 
tapi sangat disayangkan, dalam pembahasan rancangan apbd 2024, antara legislatif dan eksekutif mukomuko belum menemui kata sepakat. akibatnya, apbd belum ketok palu meski batas waktu sudah berakhir. 
nasib apbd mukomuko 2024 saat ini menjadi tidak jelas. dari pihak eksekutif maupun legislatif belum dapat menjelaskan, jalur mana yang bakal ditempuh untuk menuntaskan masalah dan apbd mukomuko 2024 bisa disahkan dan kemudian direalisasikan 2024. 
waka i dprd mukomuko, nursalim membenarkan rapat paripurna pengesahan apbd mukomuko 2024 belum dilaksanakan.  
nursalim beralasan, ada beberapa anggran di organisasi perangkat daerah (opd) seperti badan keuangan daerah ( bkd), dinas pupr, dan sekretariat dprd (setwan) belum tuntas dibahas.
baca juga:sreeett! tinta hijau bupati mukomuko bikin dinas lh semakin kuat
dia juga mengatakan, salah satu alasan apbd belum diketuk palu, bupati mukomuko belum menerbitkan peraturan bupati (perbup) mengenai tindak lanjut peraturan presiden (perpres) nomor 53 tahun 2023 perubahan atas peraturan presiden nomor 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional.
nursalim mempertanyakan alasan bupati sapuan belum menerbitkan perbup sebagai tindak lanjut perpres tersebut. tegas nursalim, jika perbup itu sudah terbit sebelum berakhir 30 november 2023, apbd mukomuko 2024 dapat disahkan. 
"kami (dewan) menunggu sampai habis waktu. tapi pihak eksekutif tidak datang, mungkin karena perbup tidak dikeluarkan. sekarang bagaimana lagi, posisinya pengesahan anggaran sudah lewat waktu, apapun risikonya harus diterima," ucap nursalim. 
baca juga:ptbi 2023, bahas strategi memperkuat kebijakan untuk kebangkitan ekonomi
kepala bapelitbangda kabupaten mukomuko, gianto, sh., m.si yang sekaligus anggota tapd ketika dikonfirmasi menjelaskan, kendala apbd mukomuko belum disahkan mengenai peraturan presiden (perpres) nomor 53 tahun 2023 perubahan atas peraturan presiden nomor 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional.
 
 
 
 
 
gianto menyebutkan, perpres baru itu memang mengatur biaya perjalanan dinas anggota dprd dibayar dengan mekanisme lump sum atau membayar biaya besar sekaligus dimuka. 
sebelum menerapkan biaya perjalanan dinas metode lump sum itu di daerah, butuh diatur dalam peraturan bupati atau perbup. "pada prinsipnya pemkab (eksekutif) berkaitan dengan lump sum tidak masalah.  namun, terkait dengan lampirannya. karena di 2024 ini banyak agenda pemkab yang harus dipenuhi," jelas gianto. 
ketua dprd mukomuko, m. ali saftaini, se ketika dimintai tanggapan, ia mengaku belum tahu seperti apa apbd mukomuko 2024 kedepannya. menurutnya, penundaan ini tanpa ada berita acara. ditunda sampai kapan dan akan diselesaikan seperti apa belum jelas. "saya bingung, jika dikatakan deadlock, dilanjutkan dan atau tidak dilanjutkan dan atau jalan lainnya, tidak tahu. mengapa? karena tidak ada berita acaranya. bagaimana nantinya kita belum mengetahui pasti," singkat ali. 
baca juga:sukses, desa urai jadi tuan rumah peringatan harkanas ke 10 bengkulu utara
untuk diketahui, akibat apbd mukomuko 2024 belum disahkan ini, kabupaten mukomuko berpotensi menerima sanksi. diantaranya, dana insentif daerah (did) terancam tidak diterima daerah pada tahun berikutnya. selain itu berdampak pada turunnya nilai monitoring center for prevention (mcp) oleh kpk.
sanksi juga bisa diterima oleh anggota dprd maupun kepala daerah. yakni gaji selama 6 bulan mereka tidak dibayar. (sam)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, SABTU 2 DESEMBER 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan