Pemdes Kembang Ayun Minta Kader Buatkan Laporan Kinerja

RADAR BENGKULU.BACAKORAN.co, MANNA -  Untuk menghindari terjadinya Tuntutan Ganti Rugi (TGR), maka semaksimal mungkin seluruh kegiatan harus dilengkapi dengan administrasi yang baik.

Sekecil apapun kegiatan tersebut karena dalam kegiatan Pemerintah Desa dipastikan akan menggunakan anggaran yang berasal dari Negara.

Hal itu harus dipertanggung jawabkan, salah satunya untuk membuat laporan setiap Kader yang ada di suatu desa.

Kepala Desa Kembang Ayun Mawanudin menyampaikan karena dasar dari penggajian untuk seluruh Kader dilihat dari laporan yang disampaikan ke Pemeintah Desa.

Walaupun seluruh Kader sudah ditetapkan dan diangkat dengan Surat Keputusan (SK) bahkan untuk pembayaran gaji dibuktikan dengan SPJ pembayarannya.

"Kalau tidak ada laporan dari Kader itu tidak cukup,akan tetap dianggap fiktif oleh pihak Pemeriksa. Walaupun gaji tersebut sudah benar - benar diberikan kepada Kader. Intinya kami berharap seluruh Kader membuat laporan kinerjanya setiap bulan, karena ketika kita menerima insentif artinya kita juga harus mempertanggung jawabkan pekerjaan tersebut,"papar Mawanudin diruangannya Rabu (22/05).

BACA JUGA:Ahmad Kanedi Buka-bukaan Soal Dempo Xler di Pilgub 2024

BACA JUGA:HUT 74 Tahun IGTKI-PGRI, Rohidin Mersyah : Buah Dari Pendidikan Itu Ada Dua

BACA JUGA:Mengapa Jukir Diminta Laksanakan Kebersihan, Ini Maksudnya

Bukan hanya seluruh Kader yang dituntut untuk melengkapi kelengkapan administrasi,Pemeintah Desa pun wajib melengkapi setiap kegiatan. Kalau nantinya tidak mau TGR. Untuk itu pihak Pemerintah Desa kesinergian terjadi antara Kader yang ada di desa.

Dengan cara bersama - sama bekerja untuk kemajuan desa. Dan disini juga peran Perangkat Desa harus lebih aktif dalam menjalankan tugasnya. Sehingga sinkronisasi terjalin mulai dari lini terbawah sampai atas.

"Untuk selanjutnya kita Pemerintah Desa akan memberikan insentif kepada seluruh Kader desa setelah mereka menyerahkan semua laporan kinerjanya setiap bulan. Kalau tidak kami tidak akan memberikan insentif tersebut. Jangan sampai insentif telah diberikan tetapi justru Pemeintah Desa yang harus turun tangan. Seperti pendataan masyarakat miskin, masyarakat sakit, yang mana sebenarnya tugas itu ada di Kader yang ditunjuk,"pungkas Mawanudin.