Perkuat Tata Kelola Keuangan, Pemkot Bengkulu Terima LHP Kepatuhan Pajak dari BPK

 

RADAR BENGKULU – Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah untuk periode tahun 2024 hingga Semester III tahun 2025. Dokumen penting ini diserahkan langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu pada Kamis (12/2/2026).

 

Bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, prosesi penyerahan dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Bengkulu, Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA., kepada Walikota Bengkulu, Dr. Dedy Wahyudi, S.E., M.M. Penyerahan ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Nomor: 23/B/BAST/DJPKN-V.BKL/PPD/03/02/2026.

BACA JUGA:Tutup ICC 12.0, Pemprov Bengkulu Apresiasi Kreativitas Ratusan Pelajar se-Indonesia

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan perwujudan dari tugas konstitusional dalam mengawal transparansi serta akuntabilitas keuangan di tingkat daerah. Fokus utama dari audit ini adalah untuk memvalidasi bahwa seluruh proses pengelolaan pajak daerah telah berjalan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Selain itu, BPK memastikan bahwa pemungutan retribusi dilakukan secara tepat dan patuh hukum, sehingga sistem pendapatan daerah, baik di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu maupun instansi terkait lainnya, dapat beroperasi secara optimal.

 

Sebagai langkah strategis ke depan, Pemerintah Kota Bengkulu diharapkan segera merumuskan langkah-langkah konkrit untuk mengimplementasikan rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK. Upaya tindak lanjut ini menjadi krusial untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pendapatan daerah. Dengan tata kelola yang lebih baik dan kepatuhan yang meningkat, diharapkan pendapatan tersebut dapat menjadi motor penggerak utama dalam mendukung pembangunan kota yang lebih maju dan berkualitas di masa mendatang.

 

Melalui sinergi ini, diharapkan tata kelola keuangan di Kota Bengkulu semakin akuntabel dan memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD