Pemerintah Percepat Penanganan dan Pemulihan di Aceh, Sumut, dan Sumbar

RADAR BENGKULU, JAKARTA -- Pemerintah memastikan percepatan penanganan darurat dan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih terus dilakukan, meskipun saat ini memasuki periode libur Natal 2025 dan tahun baru 2026. 

Seperti dikutip dari laman disway.id, hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof. Pratikno, pada konferensi pers perkembangan harian penanganan bencana banjir dan longsor Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Kamis 15 Desember 2025.  

“Saya bersama Kepala BNPB dan jajaran juga pemerintah daerah untuk bersama-sama memulihkan Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

“Kami hadir di Aceh untuk memastikan percepatan langkah tanggap darurat dan langkah pemulihan dan tetap dijalankan tetap dilaksanakan menjelang pergantian tahun ini tidak ada libur. Semuanya terus bekerja demi masyarakat, menolong masyarakat yang terdampak bencana,” ujar Pratikno yang tersambung melalui daring dari Aceh. 

Pada konferensi pers tersebut juga disampaikan hingga saat ini terdapat 13 kabupaten/kota telah menetapkan status Transisi Darurat ke Pemulihan. 

BACA JUGA:Komdigi Buka Pendaftaran Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2026–2030

BACA JUGA:Kementerian Agama Bekali Kompetensi Digital Guru PAUD Al-Qur’an

Adapun rinciannya untuk Provinsi Aceh sebanyak empat kabupaten/kota, Sumatera Utara lima kabupaten/kota, dan Sumatera Barat empat kabupaten/kota. 

“Meskipun demikian, di Provinsi Aceh ada 11 kabupaten yang akan memperpanjang fase tanggap darurat. Semua ini dilakukan untuk memastikan upaya tanggap darurat yang dibutuhkan oleh warga bisa terlaksana dengan maksimal dan agar daerah benar-benar siap memasuki ke fase pemulihan,” lanjut Pratikno.

Pembangunan Hunian Tetap dan Hunian Sementara

Lebih lanjut Pratikno juga mengatakan, percepatan penanganan darurat pada ketiga provinsi tersebut juga dapat dilihat dari perkembangan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) yang dikebut meskipun memasuki momen pergantian tahun. 

Hingga saat ini di Provinsi Aceh, daerah yang sudah memasuki tahap pembangunan huntara adalah Kabupaten Pidie Jaya.  Sementara itu enam kabupaten yakni Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Bireuen masih dalam tahap pematangan lahan hingga pembukaan akses jalan ke lokasi huntara. 

Sementara itu, dua kabupaten yaitu Aceh Timur dan Nagan Raya masih dalam proses identifikasi lahan. Pratikno menyampaikan, pengerjaan huntara maupun huntap ini dikerjakan bersama-sama oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, TNI, dan Polri yang dikoordinatori oleh BNPB.  

“Persiapan dan percepatan untuk huntara ini terus dilakukan. Memang salah satu tantangan dalam proses ini adalah penyiapan lahan. Sekali lagi untuk menyiapkan lahan oleh pemerintah daerah pembangunannya dikerjakan oleh pemerintah pusat atas koordinator dari BNPB,” terangnya.