KPU dan Bawaslu Diminta Aktif dan Adil Dalam Menyajikan Informasi Pemilu 2024

KPU dan Bawaslu Diminta Aktif  dan Adil Dalam Menyajikan Informasi Pemilu 2024

RADAR BENGKULU - Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler, menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik dalam pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024. Menurutnya, keterbukaan informasi tersebut menjadi kunci untuk menjaga transparansi, memastikan integritas proses, dan memberikan pemilih kemampuan membuat keputusan yang terinformasi.

Dalam sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diadakan oleh Dinas Kominfotik Provinsi pada Senin (20/11/2023), Dempo Xler menyampaikan pandangannya terkait peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyedia akses informasi.

"Pihak KPU sebagai penyelenggara menjadi lembaga yang paling bertanggung jawab untuk memastikan bahwa calon legislatif atau Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih nantinya memiliki kualitas dan mutu yang baik. KPU harus memiliki peran aktif dalam menyampaikan informasi kepada publik terkait kemampuan calon dan sekaligus memfilter informasi agar masyarakat tahu siapa calon yang unggul dan tidaknya," kata Dempo.

BACA JUGA:Dempo Xler: HUT Pemprov Bengkulu ke 55, Harus Jadi Rumah Bagi Generasi Emas

BACA JUGA:Dempo Xler Adalah Politisi Muda yang Berani

Politisi PAN ini juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi terkait calon-calon Pemilu, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Menurutnya, hal ini akan membantu masyarakat memilih dengan pemahaman yang lebih baik.

"Dengan menjelaskan kepada masyarakat tentang calon yang memiliki kemampuan di bidang tertentu serta mengungkapkan kelebihan dan kekurangannya, saya yakin produk Pemilu berupa wakil-wakil di lembaga legislatif atau kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkualitas akan lahir sesuai keinginan rakyat," tegasnya.

Dempo juga mencatat bahwa meskipun indeks demokrasi di Provinsi Bengkulu masih rendah, tetapi terdapat perbaikan. Namun, dia menyampaikan keprihatinan karena masih banyak rakyat yang belum mendapatkan informasi yang memadai, terutama terkait jumlah calon dan kemampuan mereka.

"KPU memiliki tanggung jawab besar untuk menyampaikan informasi ini kepada publik. Terutama, dalam mengatasi kecenderungan masyarakat memilih berdasarkan gambar dan foto tanpa memahami latar belakang atau kualifikasi calon," tambah Dempo. (Wij)