Wacana Redenominasi Rupiah Kembali Dihidupkan Pemerintah

Reporter: tim redaksi |

Editor: Azmaliar |

Minggu , 09 Nov 2025 - 21:40

Kebijakan ini bertujuan menyederhanakan nominal mata uang Indonesia, misalnya, uang Rp 1.000 akan menjadi Rp 1, tanpa mengubah nilai atau daya belinya.-Disway-Bianca Chairunisa---

RADAR BENGKULU, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menghidupkan wacana lama: redenominasi rupiah.

Seperti dikutip dari laman disway.id, kebijakan ini bertujuan menyederhanakan nominal mata uang Indonesia. Misalnya, uang Rp 1.000 akan menjadi Rp 1, tanpa mengubah nilai atau daya belinya.

Langkah awal redenominasi sudah masuk dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025–2029.

Sedangkan aturan tersebut sudah ditetapkan pada 10 Oktober 2025 dan diundangkan pada 3 November 2025.

Dalam dokumen itu disebutkan, Kementerian Keuangan tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi).

Target penyelesaian RUU ini adalah tahun 2026 atau 2027.

“RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027,” tulis PMK 70/2025, dikutip pada Sabtu 8 November 2025.

Sementara itu, penanggung jawab penyusunan RUU ini diketahui adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu.

Menurut Kemenkeu, redenominasi penting dilakukan demi:

1. Efisiensi dan penyederhanaan sistem keuangan nasional.

2. Menjaga stabilitas dan kesinambungan ekonomi.

3. Melindungi daya beli masyarakat.

wacana redenominasi rupiah kembali dihidupkan pemerintah                            radar bengkulu, jakarta -- menteri keuangan (menkeu) purbaya yudhi sadewa kembali menghidupkan wacana lama: redenominasi rupiah.
seperti dikutip dari laman disway.id, kebijakan ini bertujuan menyederhanakan nominal mata uang indonesia. misalnya, uang rp 1.000 akan menjadi rp 1, tanpa mengubah nilai atau daya belinya.
langkah awal redenominasi sudah masuk dalam peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 70 tahun 2025 tentang rencana strategis kementerian keuangan 2025–2029.
sedangkan aturan tersebut sudah ditetapkan pada 10 oktober 2025 dan diundangkan pada 3 november 2025.
dalam dokumen itu disebutkan, kementerian keuangan tengah menyiapkan rancangan undang-undang (ruu) tentang perubahan harga rupiah (redenominasi).
baca juga:korban ledakan sman 72 jakarta dapat pendampingan pemulihan dari kementerian ham
baca juga:ini hasil putusan sidang mkd dpr terhadap sahroni, eko, nafa urbach, adies dan uya kuya
target penyelesaian ruu ini adalah tahun 2026 atau 2027.
“ruu tentang perubahan harga rupiah (redenominasi) merupakan ruu luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027,” tulis pmk 70/2025, dikutip pada sabtu 8 november 2025.
sementara itu, penanggung jawab penyusunan ruu ini diketahui adalah direktorat jenderal perbendaharaan (djpb) kemenkeu.
menurut kemenkeu, redenominasi penting dilakukan demi:
1. efisiensi dan penyederhanaan sistem keuangan nasional. 
2. menjaga stabilitas dan kesinambungan ekonomi.
3. melindungi daya beli masyarakat.
4. meningkatkan kredibilitas rupiah di mata dunia.
di samping ruu redenominasi, kemenkeu juga menyiapkan tiga ruu lain dalam program legislasi nasional 2025–2029.
apa itu redenominasi?
secara sederhana, redenominasi adalah penyederhanaan nominal uang dengan menghilangkan beberapa angka nol, tanpa mengurangi nilainya.
contohnya:
- rp 1.000 jadi rp 1
- rp 10.000 jadi rp 10
- rp 100.000 jadi rp 100
jika harga sebungkus mi instan sebelumnya rp 3.000, setelah redenominasi harganya menjadi rp 3, tetap sama nilainya, hanya berbeda nominalnya.
perlu diketahui, redenominasi berbeda dengan sanering.
sanering adalah pemotongan nilai uang yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun. sedangkan redenominasi hanya mengganti angka nominal agar lebih sederhana.
bank indonesia (bi) juga menegaskan bahwa redenominasi tidak akan merugikan masyarakat.
wacana redenominasi bukan hal baru. rencana ini pertama kali digagas pada era menteri keuangan sri mulyani indrawati, namun terus tertunda hingga kini.