Presiden Prabowo Tambah 65 Sekolah Rakyat

RADAR BENGKULU - Sekolah Rakyat (SR) kian menunjukkan perannya sebagai terobosan pemerataan akses pendidikan.

Seperti dikutip dari laman harian disway, pemerintah menambah 65 unit SR yang akan beroperasi akhir bulan ini. Tentu juga diiringi berbagai tantangan seperti kesiapan infrastruktur, rekrutmen tenaga pendidik, hingga penerimaan siswa.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul optimistis penambahan itu akan memperluas jangkauan pendidikan rintisan ke hampir seluruh pulau di Indonesia.

"In shaa Allah satu sampai dua hari lagi akan ada 16 titik yang mulai beroperasi, sisanya nanti 40-an itu nanti di akhir September," katanya kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 19 September 2025.

Percepatan pembangunan SR, kata Gus Ipul, memang tidak mudah. Namun, ia yakin persoalan itu bisa diatasi dengan kerja sama lintas kementerian. Baik hambatan teknis maupun administratif. "Hampir merata di setiap pulau sudah bisa kita jangkau untuk sekolah rintisan ini," ujarnya.

BACA JUGA:ITB Cari Cara Ubah Sumur Migas Jadi Mesin Listrik Hijau

BACA JUGA:BSI Fasilitasi Mahasiswa Unggulan Daerah Masuk Kampus Top Indonesia

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan tambahan 65 unit SR. Sehingga total sekolah yang beroperasi hingga akhir September mencapai 165 unit. Di level daerah, Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang paling gencar memperluas SR.  

Kepala Dinsos Jatim, Restu Novi Widiani mengungkapkan, tujuh sekolah baru tahap 1C akan dibuka di sejumlah kota. Yakni Banyuwangi, Pasuruan, Malang, Pacitan, Sumenep, Trenggalek, dan Bangkalan. "Akan ada penambahan tujuh sekolah di tahap 1C," terang Novi.

Sekolah-sekolah baru itu akan menampung 675 siswa dengan berbagai jenjang pendidikan. Terdiri dari 11 rombongan belajar (rombel) SMA, 5 rombel SMP, dan 10 rombel SD.

Dengan tambahan ini, total SR di Jatim akan mencapai 15 rombel SD, 35 rombel SMP, dan 48 rombel SMA, dengan jumlah siswa 2.450 orang.

Pemprov Jatim juga turut memfasilitasi peminjaman aset daerah untuk mendukung pelaksanaan SR. Mulai dari UPT PPSPA Batu, BPSDM Kawi Malang, SMK Maritim Lamongan, Balai Latihan Kerja Tuban, hingga BLK Singosari.  

Selain itu, Pemprov Jatim menugaskan kepala UPT sebagai penanggung jawab lapangan. Dengan peran mulai dari layanan dukungan psikososial bagi siswa, penghijauan lokasi sekolah, hingga mediasi pemeriksaan kesehatan gratis (PKG). (*)