Gerakan KKP Mempermudah Perizinan Usaha Kelautan dan Perikanan RI di Kabupaten Kaur

RADAR BENGKULU,KAUR - Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI gerakan percepatan mempermudah Perizinan Usaha Keluatan dan Perikanan di Pendopo PT. Dua Putra Perkasa Desa Linau Kecamatan Maje pada Rabu 20 agustus 2025.

   Gerakan percepatan dibuka oleh Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid, S.Pdi, dihadiri

Kadis Perikanan Ifrianto, SE, Kepala Pusat Produksi Primer BPPMHKP Ari Wibowo ST,MS.i, Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo Abdul Quddus, S.St,Pi,M.Ling, PLT Kepala BPPMHKP Bengkulu Aan Fibro Widodo, S.Si,M.Ling , Kepala LPSPL Serang Santoso Budi Widiarto, S.Sos,M.P, Kepala BRPPUPP Palembang Rezki Antoni S, S.Kei, Kepala OPD terkait dan pelaku usaha perikanan.

    Pada kesempatan tersebut, Bupati Kaur Gusril Pausi, S.Sos,M.AP melalui Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid, S.Pdi menyampaikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur membersamai Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP RI) dalam rangka gerak cepat mempermudah Perizinan pelaku usaha perikanan di Kabupaten Kaur. Untuk memberikan pemahaman apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan usaha perikanan dan kelautan. 

BACA JUGA:Penutupan Bupati Cup 2025 Berjalan Sukses, Berikut Pemenang Lomba yang Memperoleh Hadiah

BACA JUGA:Bupati Kaur Irup HUT RI ke - 80 Tahun 2025, Pesankan jaga Kekompakan Membangun Kabupaten Kaur

   "Kami menyambut baik percepatan pergerakan mempermudah Perizinan usaha yang terintegrasi, seperti di Pemda Kaur sendiri sudah ada Mall Pelayanan Publik (MPP), kalau dulu di butuhkan waktu berhari-hari, tetapi saat ini sudah ada pelayanan yang terintegrasi, semua OPD terkait, dalam hitungan 30 menit hingga 1 jam perizinan dapat di tuntaskan," ujar Wakil Bupati.

    Sementara itu, PLT Kepala Badan Pengendali dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Bengkulu Aan Fibro Widodo, S.Si,M.Ling menyampaikan, perizinan di bidang Keluatan dan Perikanan ini dari hulu sampai hilir, dimulai dari pembenihan, bibit, obat, pakan, karena di Kabupaten Kaur ada pusatnya bantuan KKP, ada bantuan Kampung Merah Putih. 

    "Maka di konsentrasikan perizinan di kapal, kapal tersebut akan disertifikasi, kemudian adanya tambak yang potensinya luar biasa di Kabupaten Kaur kurang lebih ada 900.000 meter persegi," jelas Aan.

  Dikatakan Aan, di Kabupaten Kaur ada tambak yang belum berizin, akan dibantu perizinannya sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto, kami diminta mempermudah Perizinan ini, agar semuanya tersertifikasi mutunya. Jadi Kabupaten Kaur akan menjadi salah satu lumbung hasil perikanan yang tersertifikasi dan aman dikonsumsi bagi masyarakat Indonesia. 

   "Banyak sekali manfaatnya ketika terjaminnya mutu kelautan dan perikanan itu, harga akan lebih menjanjikan lebih tinggi. Harapan kita ketika usaha hasil perikanan terjamin mutunya, ada kenyamanan berusaha dan meningkatnya penghasilan," tutup Aan.