Pemerintah Targetkan IKN Tuntas Tiga Tahun

RADAR BENGKULU, JAKARTA  - Pemerintah memastikan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan terus berjalan dengan target ambisius.

Seperti dikutip dari laman harian disway, Presiden Prabowo Subianto memberi waktu tiga tahun kepada Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. Terutama untuk menuntaskan seluruh perangkat pemerintahan. Mulai dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif.

“Bapak Basuki diberi target harus menyelesaikan seluruh perangkat yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat kita berpindah. Jadi tidak ada masalah dengan IKN. Lanjut terus,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jumat, 15 Agustus 2025.

Sementara itu, Basuki pun membenarkan bahwa dirinya sudah menerima arahan tersebut dan menargetkan pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif selesai pada 2028. Sementara itu, kini terdapat 1.200 ASN bekerja di IKN.

BACA JUGA:KPK: Bupati Pati Sudewo Sudah Kembalikan Uang Dugaan Korupsi, Tidak Menghapus Pidana

BACA JUGA:Prabowo Sebut Anggaran Pendidikan 2026 Rp757,8 Triliun, Terbesar Sepanjang Sejarah NKRI

Untuk tahap awal relokasi, Kementerian PAN-RB akan memindahkan 3.500 pegawai dari 16 kementerian/lembaga, disertai 5.000 pekerja konstruksi yang sudah terlibat di lapangan.

"Jika kegiatan baru dimulai, bisa mencapai 25 ribu orang. Selain itu, ada ribuan turis lokal yang datang setiap harinya, serta kunjungan rutin dari tamu-tamu pemerintah," ujar Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto.

Saat ini, pembangunan IKN  memasuki fase baru dengan penyusunan Tri-City Development Plan (TCDP). Yakni mengintegrasikan IKN, Samarinda, dan Balikpapan sebagai satu ekosistem pertumbuhan ekonomi terpadu. Kolaborasi itu melibatkan Otorita IKN, Kementerian PPN/Bappenas, dan Japan International Cooperation Agency (JICA).

Yasuo Kanami, Team Leader Regional Development / Economic Development JICA, menjelaskan visi utama TCDP adalah Establishing a Greater Tri-City Development Ecosystem yang menitikberatkan pada keberlanjutan.

“Visi ini diharapkan dapat memandu langkah strategis untuk menciptakan ekosistem kota yang saling terhubung, maju, dan ramah lingkungan,” tambah Bimo.

Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan Otorita IKN, Mia Amalia, menekankan bahwa TCDP tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga acuan penyempurnaan pembangunan yang sedang berjalan.

Pendekatannya harus menggunakan regional planning mencakup infrastruktur, lingkungan, dan sosial.

“Output-nya tidak perlu menunggu 2028, namun data dan temuan awalnya dapat digunakan untuk memperbaiki rencana yang sudah berjalan,” jelasnya.