Sampah Menumpuk Tidak Diangkut, Ternyata Ini Alasannya

RADAR BENGKULU, MANNA - Menindaklanjuti laporan yang disampaikan secara langsung oleh masyarakat kepada Wakil Bupati Bengkulu Selatan H Rifai Tajuddin,S.Sos.

Direspon oleh Wakil Bupati dengan cara mendatangi secara langsung Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. 

Wabup Mempertanyakan apa yang terjadi sehingga terjadi penumpukan sampah, ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi.

"Saat ini kita sudah menerima penjelasan dari pihak DLHK,yang mana terjadinya penumpukan sampah,yang pertama kurangnya armada pengangkut sampah,dan yang kedua saat ini ada dua armada kita yang dalam proses perbaikan bahkan komponennya tidak ada disini dan komponen tersebut harus membeli diluar daerah,"papar Rifai saat ditemui di DLHK BS Senin (28/04).

Yang ketiga terkait persoalan sistem pembayaran saat ini sudah harus melalui rekening. Dari rekening Pemerintah ke rekening rekanan atau vendor. Sehingga pembayaran tidak bisa lagi secara langsung harus dilaporkan terlebih dahulu baru nantinya bisa dilakukan pembayaran dan pihak DLHK tidak berani bayar menggunakan uang yang lain,atau kasbon dahulu,karena sekarang sudah ada sistemnya.

BACA JUGA:Pemda Lepaskan JCH Bengkulu Selatan, Berangkat 5 Mei 2025

BACA JUGA:Jasmani Serta Rohani Harus Sehat , Ini yang Dilakukan Kodim 0408 BS

Kedepannya, pemerintah harus mengoptimalkan pemeliharaan armada - armada yang ada. Seperti kecil saja melakukan pencucian,itu saja tidak dilakukan karena memang biayanya tidak ada,sehingga armada yang ada lebih cepat rusak akibat sisa - sisa sampah yang menempel,bayangkan saja kalau satu kali mencuci saja Rp.50 ribu perhari artinya harus disiapkan anggaran Rp.1,5 juta, kalikan saja armada yang ada saat ini 5 unit.

Rifai menambahkan, bahwa pihaknya sudah meminta bantuan kepada Gubernur Provinsi Bengkulu untuk armada pengangkut sampah, karena persoalan sampah ini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan. Bahkan saat ini juga pihak DLHK sudah menyampaikan proposal bantuan kepada DLHK Provinsi. Karena dalam tahun 2025 belum memungkinkan untuk dianggarkan pengadaan pembelian armada pengangkut sampah.

"Tetapi kalau ditahun depannya nanti kita diharuskan untuk memiliki lebih banyak armada. Hal ini harus sedikit kita paksakan untuk pembeliannya, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat. Kalau untuk diperubahan APBD 2025 saya rasa belum bisa,tapi kita usahakan ditahun 2026 nantinya,"pungkas Rifai.