Bupati dan Wakil Bupati Kaur Serahkan LKPD Secara Virtual

RADAR BENGKULU, KAUR - Bupati Kaur Gusril Pausi,S.Sos,M.AP dan Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid, S.Pdi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu secara Virtual di Aula Lantai II Setda Kaur pada 27 Maret 2025 lalu.

Penyerahan LKPD didampingi Sekda Kaur Dr. Drs. Ersan Syahfiri,MM, Kepala BKAD Kaur Herles Fefermen,SE,MM dan Inspektur  Daerah Harika SE menyampaikan LKPD Tahun 2024 secara virtual oleh BPK.

   Bupati Kaur Gusril Pausi,S.Sos,M.AP menyampaikan, sebagai langkah untuk menentukan suatu daerah dalam melakukan pengelolaan secara benar, daerah akan menerima piagam penghargaan setelah BPK RI selesai melakukan pemeriksaan.

    "Untuk penyerahan dokumen LKPD Tahun 2024 sudah dilakukan, walaupun penyerahan LKPD dilakukan secara virtual. Setelah diserahkan Kabupaten Kaur optimis mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," Ujar Gusril setelah penyerahan dokumen LKPD pada ka MK is 27 Maret 2025 bulan lalu.

BACA JUGA:Bupati dan Wakil Bupati Kaur Kompak Sholat Idul Fitri 1446 H di Masjid Ash Sholihin Kausi Baru

BACA JUGA:Wisata Pantai Laguna Kaur Dipadati Ribuan Pengunjung Hari Lebaran

   Dikatakan Gusril, untuk LKPD Tahun 2024 sudah diserahkan ke BPK RI perwakilan Bengkulu. Harapannya setelah laporan tersebut sudah sempurna dan pengelolaan keuangan sudah sempurna dan pengelolaan keuangan tahun 2024 sudah benar. Pada tahun 2024 pengelolaan keuangan belum dilakukan oleh dirinya, melainkan Bupati sebelumnya masa bakti 2020-2024, dengan begitu tentunya laporan keuangan yang diterima BPK RI harus berkesinambungan.

   "Saat ini langkah yang dilakukan adalah mengoptimalkan laporan yang ada, dengan begitu Kabupaten Kaur optimis untuk mendapatkan WTP, sebab selama Bupati sebelumnya Kabupaten Kaur belum mendapatkan penghargaan WTP," jelasnya.

   Sementara Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid,S.Pdi mengatakan, apa yang disampaikan Bupati Kaur harus didukung dan diterapkan dengan baik. Dengan melakukan pembenahan disegak bidang maka akan mudah mencapai apa yang diinginkan, sehingga masyarakat Kabupaten Kaur akan sejahtera serta pembangunan akan merata.

   "Penyerahan LKPD bersama BPK RI sudah dilakukan secara virtual dan ada perbedaan tempat. Bupati Kaur mengikuti Provinsi Bengkulu sedangkan saya mengikuti di Pemda Kaur, perbedaan tempat tidak akan mengurangi makna kegiatan," tutupnya.