BPK Temukan Permasalahan Signifikan dalam Penyelenggaraan Jalan Pemprov Bengkulu

Reporter: windi |

Editor: syariah muhammadin |

Jumat , 12 Jan 2024 - 20:16

penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Kepatuhan semester II tahun 2023-windi-

Kemudian, lanjut Toha, Pemprov juga belum menyusun perencanaan pembangunan dan preservasi jalan secara memadai, sehingga mengakibatkan konstruksi fisik yang dihasilkan dari perencanaan teknis, berpotensi tidak sesuai dengan desain kebutuhan konstruksi yang seharusnya. "Termasuk juga umur manfaat jalan sebagaimana diharapkan," jelasnya.

Selanjutnya, sambung Toha, belum melaksanakan preservasi jalan secara memadai sehingga kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan berisiko belum sesuai dengan yang ditargetkan. Terakhir, Dinas PUPR selaku penyelenggara jalan belum melaksanakan fungsi penilikan jalan sesuai kewenangananya, sehingga mengakibatkan tidak adanya informasi penilikan jalan.

"Dimana informasi penilikan jalan yang dimaksud harusnya disampaikan kepada penyelenggara jalan secara periodik, karena menjadi bahan masukan dalam perencanaan pembangunan dan preservasi jalan, serta adanya keterlambatan dalam perbaikan kondisi jalan yang memerlukan penanganan," ujar Toha Arafat.

Lebih jauh disampaikannya, bedasarkan temuan tersebut pihaknya merekomendasikan Kepala Daerah agar memerintahkan Kadis PUPR untuk menyusun pedoman operasional penyelenggaraan jalan. Sehingga ditetapkan menjadi Perda atau Perkada. Lalu menyusun pedoman perencanaan teknis yang memuat persyaratan minimum mengacu kepada Permen PUPR atau spesifikasi umum Bina Marga untuk dapat digunakan penyelenggara jalan.

"Selain itu kita berharap Dinas PUPR dapat melakukan survei kondisi jalan minimal 1 kali dalam setahun dan menyusun rencana tahunan dengan mengacu pada analisa hasil survei kondisi jalan yang sudah dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, serta mengaktifkan kegiatan penilikan jalan," demikian Toha Arafat.

bpk temukan permasalahan signifikan dalam penyelenggaraan jalan pemprov bengkulu                             
radar bengkulu - badan pemeriksa keuangan (bpk) ri perwakilan bengkulu menyoroti sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan jalan oleh pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu. hasil pemeriksaan ini terungkap dalam penyerahan laporan hasil pemeriksaan (lhp) kinerja dan kepatuhan semester ii tahun 2023 kepada lima pemerintah daerah di wilayah provinsi bengkulu pada jum'at (12/1).
 
kepala bpk ri perwakilan bengkulu, m. toha arafat, menyatakan bahwa pemeriksaan bertujuan menilai efektivitas upaya pemprov bengkulu dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan. meskipun mengapresiasi upaya pemprov, arafat menemukan permasalahan signifikan, termasuk ketidaktersusunan pedoman operasional, kurangnya perencanaan pembangunan jalan yang memadai, dan kurangnya preservasi jalan.
 
"permasalahan mencakup tidak tersusunnya pedoman operasional pembangunan dan preservasi jalan, kurangnya perencanaan yang memadai, hingga kurangnya pelaksanaan preservasi jalan yang berisiko terhadap kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan," ungkap m. toha arafat.
 
berdasarkan temuan tersebut, bpk merekomendasikan kepala daerah untuk memerintahkan dinas pupr menyusun pedoman operasional penyelenggaraan jalan, menetapkan sebagai perda atau perkada. selain itu, disarankan penyusunan pedoman perencanaan teknis dengan persyaratan minimum mengacu pada regulasi yang berlaku serta aktifitas survei kondisi jalan minimal satu kali dalam setahun.
 
arafat menegaskan urgensi pelaksanaan preservasi jalan dan fungsi penilikan jalan sesuai kewenangan dinas pupr. ia berharap langkah-langkah ini dapat memperbaiki kondisi jalan, mencegah keterlambatan penanganan, dan memastikan kualitas jalan sesuai standar yang diharapkan.
 
menurutnya, dalam kesempatan ini pihaknya tetap mengapresiasi upaya pemprov bengkulu dalam penyelenggaraan jalan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan. hanya saja, secara umum dalam hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, pihaknya menemukan beberapa permasalahan yang cukup signifikan pada penyelenggaraan jalan tersebut.
 
"diantaranya belum tersusun pedoman operasional yang mengatur pembangunan dan preservasi jalan secara umum melalui peraturan daerah atau peraturan kepala daerah. sehingga mengakibatkan kegiatan penyelenggaraan jalan dilakukan tanpa mempertimbangkan keserasian dan konektivitas antar kabupaten/kota, kecamatan dan desa sekitarnya," kata toha arafat.
 
kemudian, lanjut toha, pemprov juga belum menyusun perencanaan pembangunan dan preservasi jalan secara memadai, sehingga mengakibatkan konstruksi fisik yang dihasilkan dari perencanaan teknis, berpotensi tidak sesuai dengan desain kebutuhan konstruksi yang seharusnya. "termasuk juga umur manfaat jalan sebagaimana diharapkan," jelasnya.
 
selanjutnya, sambung toha, belum melaksanakan preservasi jalan secara memadai sehingga kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan berisiko belum sesuai dengan yang ditargetkan. terakhir, dinas pupr selaku penyelenggara jalan belum melaksanakan fungsi penilikan jalan sesuai kewenangananya, sehingga mengakibatkan tidak adanya informasi penilikan jalan.
baca juga:sistem keamanan uinfas berhasil cegah aksi curanmor di kampus
baca juga:gubernur bengkulu tegaskan pentingnya tindaklanjuti temuan bpk ri
"dimana informasi penilikan jalan yang dimaksud harusnya disampaikan kepada penyelenggara jalan secara periodik, karena menjadi bahan masukan dalam perencanaan pembangunan dan preservasi jalan, serta adanya keterlambatan dalam perbaikan kondisi jalan yang memerlukan penanganan," ujar toha arafat.
 
lebih jauh disampaikannya, bedasarkan temuan tersebut pihaknya merekomendasikan kepala daerah agar memerintahkan kadis pupr untuk menyusun pedoman operasional penyelenggaraan jalan. sehingga ditetapkan menjadi perda atau perkada. lalu menyusun pedoman perencanaan teknis yang memuat persyaratan minimum mengacu kepada permen pupr atau spesifikasi umum bina marga untuk dapat digunakan penyelenggara jalan.
baca juga:ada 12 pasar penyumbang pad untuk kabupaten kaur
baca juga:lantik anggota bpd, wabup ingatkan pentingnya penurunan stunting
"selain itu kita berharap dinas pupr dapat melakukan survei kondisi jalan minimal 1 kali dalam setahun dan menyusun rencana tahunan dengan mengacu pada analisa hasil survei kondisi jalan yang sudah dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, serta mengaktifkan kegiatan penilikan jalan," demikian toha arafat.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, SABTU 13 JANUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan