DTKS Bengkulu Selatan Alami Penurunan 2.405 KPM

RADAR BENGKULU, MANNA - Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Bengkulu Selatan tahun 2025 ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini terjadi karena beberapa faktor pendukung.

DTKS pada tahun 2024 berjumlah  107.053 KPM. Kemudian, pada Januari 2025 menjadi 104.648 KPM. Artinya, penurunan jumlah DTKS berjumlah 2405 KPM yang mana dari jumlah penurunan masyarakat yang tersebar di 142,16 Kelurahan sudah mengalami peningkatan taraf hidup.

Kepala Dinas  Sosial Bengkulu Selatan,  Efredy Gunawan, S.STP, M.Si melalui  Kabid Fakir Miskin Syahrial, S.Sos menyampaikan, penurunan itu, selain faktor taraf hidup masyarakat yang terus meningkat,masih ada faktor lain. Seperti pindah tempat,dan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pihak Desa setiap bulannya dan akan dievaluasi setiap tiga bulan sekali oleh Dinas Sosial.

"Selain itu, kita dari Dinas Sosial,selalu memberikan sosialisasi agar membuka pola pikir masyarakat agar merasa hidupnya tidak selalu miskin. Karena, kebanyakan dari masyarakat kita tidak kreatip, kemungkinan banyak sekali yang mengaku miskin hanya untuk mendapatkan bantuan saja,"papar Syahrial Sabtu (11/01).

BACA JUGA:10 Tips Hemat BBM pada Motor Matik: Cara Berkendara yang Benar agar Motor Tetap Irit

BACA JUGA:Ternyata, Begini Cara Pengusulan DAK ke Pemerintah Pusat

Untuk tahun 2025 ini,pihaknya akan terus menurunkan jumlah DTKS. Karena, pihaknya yakin,masa dalam beberapa tahun tidak juga meningkat taraf hidup masyarakat. Kalau tidak meningkat seharusnya dipertanyakan ada apa,kok tidak meningkat - meningkat.Apakah ada salah dipola bantuan yang diberikan atau dari masyarakat itu sendiri.

Selain itu,pihak Dinas Sosial akan menjalin kerjasama dengan pihak OPD lainnya untuk melihat dimana letak kesalahan yang terjadi.Kalau dengan bantuan yang diberikan tidak ada perubahan,nantinya akan dilihat dari mana penghasilan yang dihasilkan masyarakat. Dengan begitu, pola bantuan akan diberikan untuk peningkatan penghasilannya. Seperti contoh, kalau masyarakat itu bertani, maka akan diberikan bantuan pupuk. Begitu juga dengan mata pencaharian masyarakat yang lain.

"Kalau penghasilan masyarakat itu menurun, maka akan menjadi pertanyaan besar.Yang mana selama ini pasti masih ada masyarakat yang dianggap miskin tetapi tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Yang selama ini masyarakat itu mampu berdiri diatas kakinya sendiri,apalagi kalau ada bantuan, artinya penghasilan masyarakat pasti meningkat. Beda kalau masyarakat itu sendiri mengaku miskin. Untuk itu kami akan terus melakukan verifikasi dan validasi,"pungkas Syahrial.