Kecewa, Sopir Truk Tidak dapat Rekomendasi dari Dishub Provinsi, Kadis ESDM : Tetap Terapkan Aturan

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar Zaros |

Kamis , 04 Jan 2024 - 20:37

Kendaraan yang sedang melakukan pengisian BBM--

kecewa, sopir truk tidak dapat rekomendasi dari dishub provinsi,  kadis esdm : tetap terapkan aturan                             
radar bengkulu - puluhan sopir truk dan dump truk yang sebelumnya mencari solusi di depo pertamina pulau baai, telah mendatangi dinas perhubungan (dishub) provinsi bengkulu kamis (4/1) untuk mengurus surat rekomendasi pembelian bio solar di spbu. namun, upaya mereka tidak membuahkan hasil. karena, dishub menolak dengan alasan bukan kewenangan mereka.
salah seorang sopir pemilik dump truck asal betungan kota bengkulu, gede sudarsana, yang ditemui di kantor dishub provinsi bengkulu, kamis (4/1), mengungkapkan kekecewaannya karena kedatangannya untuk mendapatkan surat rekomendasi itu tidak diakomodir pihak dinas dengan alasan bukan kewenangan opd (organisasi perangkat daerah) tersebut.
“kami datang ke dishub sesuai solusi dari pertamina, yang mengatakan kami harus mendapatkan surat rekomendasi dari sini agar bisa membeli bio solar. tapi disini kami tidak diberikan surat itu dengan alasan urusan bbm bukan kewenangan mereka. melainkan pertamina,” ujarnya kebingungan.
apalagi pihak pt. pertamina bengkulu hanya memberikan waktu tenggat dua minggu untuk mendapatkan surat itu. kalau tidak dapat, mereka tidak bisa lagi membeli bio solar. melainkan dexlite (solar industri).    
baca juga:isi kekosongan kepala desa, bupati bengkulu utara mian lantik 19 orang pj kades
baca juga:pemerintah isyaratkan agar ambil langkah investigatif terhadap persoalan bio solar
baca juga:stok solar subsidi di bengkulu tinggal 4.856 kilo liter
“kami ingin mencari bio solar. kami ini butuh bio solar. masa kami diberikan jatah dua minggu saja, emang hidup kami dua minggu di dalam mencari solar ini. kami ini kan usaha pribadi, bukan kendaraan milik perusahaan. kalau perusahaan, bisa disesuaikan dengan aturan gubernur itu,” tambahnya.
kebijakan pihak spbu yang mengacu pada surat edaran gubernur bengkulu nomor: 100/900/83/2023 tentang pengendalian kuota jenis bbm tertentu (minyak solar) dan jenis bbm khusus penugasan (pertalite) di provinsi bengkulu dikatakan gede sudarsana juga terkesan diselewengkan, sehingga merugikan para pemilik dump truck status perorangan atau bukan milik perusahaan. 
“saat ini semua spbu menolak dump truck untuk pembelian solar subsidi. alasannya, karena pergub. sedangkan pergub itu menurut kami diplesetkan. karena didalamnya jelas melarang angkutan perusahaan tambang, perkebunan dan kehutanan mengisi biosolar. kami kan bukan perusahaan, kami ini pribadi,” tegasnya lagi.
menurutnya berdasarkan masukan dari pihak dishub provinsi bengkulu, untuk bisa mengakses pembelian solar bersubsidi para sopir harus mengalihkan kendaraan mereka dari plat hitam menjadi plat kuning atau angkutan umum, barulah rekomendasi yang dimaksud akan dikeluarkan pihak dinas.
atas saran itu, para sopir menolak karena dikatakannya sama saja mengharuskan mereka membuat perusahaan.
“sekarang kami disarankan dari pihak perhubungan untuk mengurus plat kuning. artinya, sama saja kami bikin perusahaan. kami ini bergabung dengan kawan-kawan, emang kami mampu spesial buat perusahaan? artinya hak kami warga negara indonesia tidak bisa kami perjuangkan disini,” katanya.
terhadap persoalan itu, para sopir dump truck yang disampaikannya mencapai jumlah ribuan itu akan mendatangi gubernur bengkulu untuk meminta solusi kongkrit.
“kami masyarakat yang kecil ini tertindas. kami mau ketemu gubernur menyampaikan ini dan bagaimana solusinya. dari tanggal 27 desember 2023 sampai sekarang kami belum bisa bergerak, karena biosolarnya tidak bisa dibeli. kemarin pertamina dikasih jatah dua minggu. kalau lewat dua minggu ini bagaimana lagi nasib kami,” tuturnya.
sementara itu, kepala dinas esdm provinsi bengkulu, donni sabuana, saat dikonfirmasi radar bengkulu  menyatakan kalau surat edaran gubernur bengkulu, merupakan tindak lanjut terhadap surat dari dph migas kepada para gubernur se-indonesia. surat tersebut menegaskan larangan penggunaan solar subsidi untuk dump truk yang mengangkut hasil pertambangan dan perkebunan.
"dalam surat edaran tersebut, yang dilarang bukan soal kepemilikan dump truck. tapi, penggunaan truk kalau mengangkut batubara atau tbs, kendaraan tidak boleh menggunakan bbm solar," ungkapnya.
ditekankan kadis esdm,  bahwa pemerintah provinsi bengkulu tetap konsisten menerapkan surat edaran ini, sehingga dia menekankan peran spbu sebagai garda terdepan dalam mengidentifikasi kendaraan yang memang berhak untuk mendapatkan bbm subsidi tersebut.
"saat ini kita hanya ada dua pilihan, harus menerapkan aturan atau soal kepentingan. kita tetap sakleg dengan aturan," tegasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, JUMAT 5 JANUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan