Bawaslu Periksa Saksi Dugaan Money Politics di Bengkulu

Reporter: windi junius |

Editor: syariah m |

Sabtu , 30 Nov 2024 - 00:39

Bawaslu Provinsi Bengkulu memeriksa sejumlah saksi pada Jumat (29/11/2024) terkait laporan dugaan praktik money politics Pilkada 2024-Ist-

bawaslu periksa saksi dugaan money politics di bengkulu                            radarbengkulu.bacakoran.co – badan pengawas pemilu (bawaslu) provinsi bengkulu memeriksa sejumlah saksi pada jumat (29/11/2024) terkait laporan dugaan praktik money politics (mp) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024. laporan tersebut mengaitkan setidaknya tujuh pejabat di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu yang diduga terlibat dalam aktivitas politik uang untuk mendukung salah satu pasangan calon.
 
"iya, saya tadi dimintai keterangan terkait laporan dugaan tersebut. dalam pemeriksaan itu, saya hadir sebagai masyarakat biasa," ungkap riswan, salah satu saksi yang diperiksa.
baca juga:pks hormati proses pilkada bengkulu, siap berkolaborasi dengan pemenang
baca juga:dapur masuk sekolah kodim 0423 bu dukung program presiden
menurut riswan, selama pemeriksaan, ia diberikan beberapa pertanyaan terkait dugaan kasus tersebut, termasuk kesediaannya menjadi saksi untuk mendukung laporan yang telah disampaikan kepada bawaslu.
 
"saya bersedia menjadi salah satu saksi dalam kasus ini. saya ingin menegakkan kebenaran karena praktik seperti ini mencederai proses demokrasi di daerah kita. demokrasi harus berjalan jujur dan adil," tegas riswan.
 
menanggapi laporan tersebut, anggota bawaslu provinsi bengkulu, eko sugianto, menyatakan bahwa pihaknya terus menindaklanjuti laporan ini dengan serius. dalam prosesnya, bawaslu telah berkoordinasi dengan sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu).
 
"kemarin, kami sudah melakukan pembahasan pertama dengan gakkumdu, dan hari ini kami meminta klarifikasi dari pelapor serta saksi terkait," ujar eko.
 
ia menjelaskan bahwa bawaslu memiliki waktu lima hari untuk melakukan pemeriksaan dan analisis sebelum memutuskan apakah laporan tersebut memenuhi unsur pidana pemilu.
 
"kami rampungkan dulu proses klarifikasi dari pelapor dan saksi-saksi. setelah itu, barulah kami dapat menyimpulkan apakah laporan ini masuk ke ranah pidana pemilu atau tidak," tambah eko.
 
kasus dugaan money politics ini sebelumnya dilaporkan oleh tim hukum pasangan calon helmi hasan-mi'an. mereka menuding sejumlah pejabat pemprov bengkulu terlibat dalam praktik politik uang untuk memenangkan pasangan calon gubernur rohidin mersyah-meriani.
 
"laporan yang kami sampaikan berdasarkan rilis resmi komisi pemberantasan korupsi (kpk). dalam rilis tersebut, kpk menyebutkan adanya dugaan praktik money politics yang dilakukan untuk memenangkan pencalonan rohidin mersyah," ungkap agustam rachman, kuasa hukum helmi hasan-mi'an.
 
menurut agustam, rilis kpk tersebut secara jelas menunjukkan peran beberapa pihak yang dilaporkan. bahkan, sejumlah uang disebut telah disebarkan ke masyarakat sebagai bagian dari strategi pemenangan pasangan calon tersebut.
 
"kpk telah menyampaikan secara gamblang tentang dugaan ini, termasuk distribusi uang kepada masyarakat. praktik seperti ini melanggar aturan pemilu dan mencederai prinsip demokrasi yang kita junjung," lanjutnya.
 
tim hukum helmi hasan-mi'an mendesak bawaslu untuk segera memproses laporan tersebut secara transparan dan profesional. mereka bahkan meminta agar bawaslu mempertimbangkan langkah pembatalan pencalonan pasangan rohidin-meriani jika dugaan tersebut terbukti.
 
"ini jelas bentuk money politics, dan jika terbukti, pasangan calon ini harus dibatalkan pencalonannya. kami berharap bawaslu memproses laporan ini sesuai aturan yang berlaku," tegas agustam.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran RADAR BENGKULU, SABTU 30 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan