KPU Bengkulu Dilaporkan ke DKPP, Garda Rafflesia Soroti Pengumuman Status Tersangka Rohidin Mersyah

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Kamis , 28 Nov 2024 - 21:03

KPU Bengkulu Dilaporkan ke DKPP-Windi/RADAR BENGKULU-

kpu bengkulu dilaporkan ke dkpp, garda rafflesia soroti pengumuman status tersangka rohidin mersyah                            radar bengkulu  – polemik seputar pengumuman status tersangka rohidin mersyah sebagai calon gubernur bengkulu nomor urut 2 pada hari pencoblosan pilkada serentak, rabu, 27 november 2024 berbuntut panjang. 
garda rafflesia provinsi bengkulu resmi melaporkan komisi pemilihan umum (kpu) ri, kpu provinsi bengkulu, kpu kabupaten/kota, hingga kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) ke dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp).
laporan itu diajukan pada 28 november 2024 di jakarta oleh wakil ketua umum bidang advokasi, hukum, dan ham garda rafflesia, deno andeska marlandone. 
ia menilai langkah kpu mengumumkan status tersangka rohidin melanggar aturan dan berpotensi melanggar kode etik penyelenggara pemilu.
“laporan sudah resmi kami sampaikan ke dkpp. pengumuman yang dilakukan kpu, bahkan hingga tingkat tempat pemungutan suara (tps), sangat tidak sesuai dengan regulasi,” ujar deno, kamis, 28 november 2024.
deno menyoroti bahwa pengumuman status tersangka tidak diatur secara eksplisit dalam regulasi pemilu. berdasarkan pasal 16 peraturan kpu nomor 17 tahun 2024 tentang pemungutan dan penghitungan suara pilkada, kpu hanya diwajibkan menginformasikan calon yang berhalangan tetap atau telah berstatus terpidana.
baca juga:terima kasih, teddy - gustianto klaim kemenangan di seluma dalam hitungan cepat
baca juga:pemerintah klaim harga tiket pesawat akan turun 10 persen jelang libur nataru 2024
“dalam aturan tersebut, kpu dapat mengumumkan calon yang berhalangan tetap atau yang sudah dinyatakan sebagai terpidana. tidak ada kewajiban mengumumkan calon yang masih berstatus tersangka. padahal, tersangka belum tentu bersalah karena masih berpegang pada asas praduga tak bersalah,” kata deno.
ia membandingkan kasus ini dengan gubernur kalimantan selatan, sahbirin noor, yang sempat ditetapkan tersangka oleh kpk, tetapi kemudian statusnya dibatalkan oleh pengadilan negeri jakarta selatan.
 “banyak kasus dimana orang yang sudah ditetapkan tersangka akhirnya tidak berujung pada status terpidana. ini harus menjadi perhatian bersama,” tambahnya.
garda rafflesia menduga langkah kpu mengumumkan status tersangka rohidin bersifat masif dan terstruktur, sehingga merugikan pasangan calon nomor urut 2, rohidin mersyah dan meriani. deno bahkan mencurigai adanya indikasi keberpihakan untuk menguntungkan pasangan calon lain.
“kami melihat ada indikasi bahwa pengumuman ini disengaja untuk merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain. ini jelas pelanggaran kode etik yang harus diusut,” tegas deno.
baca juga:helmi hasan: saatnya masyarakat bersatu membangun bengkulu
baca juga:kunjungan komandan lantamal ii padang ke bengkulu, perkuat sinergi kemaritiman
selain kpu, deno juga mengkritik badan pengawas pemilu (bawaslu) yang dinilainya melakukan pembiaran terhadap tindakan kpu. 
garda rafflesia berencana melaporkan bawaslu ke dkpp dalam waktu dekat.
“bawaslu tidak mengambil langkah apa pun untuk mencegah pengumuman ini. mereka membiarkan tindakan yang merugikan pasangan calon nomor 2. laporan terhadap bawaslu kemungkinan akan kami sampaikan di bengkulu,” katanya.
di sisi lain, kpu provinsi bengkulu membela langkah mereka. anggota kpu bengkulu, sarjan efendi, menyatakan bahwa pengumuman status tersangka rohidin dilakukan berdasarkan instruksi dari kpu ri melalui surat nomor 2735 yang diterima pada 26 november 2024.
“kami hanya menjalankan perintah hierarkis sesuai surat kpu ri. surat tersebut secara tegas meminta kami menyampaikan pengumuman itu,” ujar sarjan.
namun, sarjan menolak berkomentar lebih jauh terkait laporan yang diajukan ke dkpp. 
“untuk saat ini, saya belum bisa memberikan tanggapan terkait laporan tersebut,” katanya.
terpisah, anggota bawaslu provinsi bengkulu, eko sugianto, menanggapi terkait bawaslu juga ikut dilaporkan, menurutnya sebelumnya pihak bawaslu sudah berkoordinasi dengan pihak kpu, akan tetapi terkait pengumuman itu sepenuhnya kewenangan dari kpu.
baca juga:ini surat tulisan tangan dari cagub rohidin untuk para pendukungnya
baca juga:asrama haji diprediksi jadi lokasi skb untuk cpns 2024 di bengkulu
"kami sudah berkoordinasi dengan kpu terkait itu (pengumuman status tersangka rohidin). tapi kan kalau soal pemungutan suara itu kewenangan kpu,' 'katanya.
sementara itu, tim hukum pasangan rohidin-meriani, melalui jecky haryanto, menyatakan masih melakukan koordinasi dengan tim pemenangan untuk menentukan langkah hukum lebih lanjut.
“kami terus berdiskusi dengan tim pemenangan untuk memutuskan apakah laporan terhadap kpu dan bawaslu akan dilanjutkan,” ucap jecky.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, JUMAT 29 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan