Ketua HPMPI Minta Pemerintah Tangani Keterlambatan Distribusi BBM Non Subsidi ke Pertashop

RADAR BENGKULU - Ketua Umum Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia (HPMPI), Steven meminta perhatian serius dari Pemerintah Republik Indonesia terkait masalah keterlambatan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi oleh Pertamina ke rekanan, khususnya Pertashop.

Menurutnya, keterlambatan ini tidak hanya merugikan pengusaha Pertashop, tetapi juga menimbulkan kesulitan bagi masyarakat yang mengandalkan layanan ini untuk mendapatkan BBM berkualitas dengan harga yang sesuai.

Keterlambatan distribusi BBM non-subsidi ini terjadi di seluruh Indonesia, dan hal ini semakin memperburuk kondisi di lapangan. Pasokan BBM yang tidak tepat waktu membuat masyarakat terpaksa membeli BBM dari pengecer dengan harga yang lebih tinggi dan kualitas yang meragukan. Situasi ini tentunya berpotensi menambah beban ekonomi bagi konsumen yang sudah terbebani dengan harga barang dan kebutuhan pokok yang terus meningkat.

"Seharusnya, masyarakat Indonesia berhak mendapatkan BBM yang berkualitas dengan takaran yang tepat melalui pembelian di tempat resmi seperti Pertashop. Namun, jika distribusi dari Pertamina terus mengalami keterlambatan, masyarakat akan kesulitan mendapatkan BBM yang sesuai dengan standar yang diharapkan."

BACA JUGA:Erna Sari Dewi Gelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan untuk Perkuat Persatuan di Bengkulu

BACA JUGA:KPU Bengkulu Imbau Masyarakat Gunakan Hak Pilih di Pilkada Serentak 2024 dengan Baik

Steven menegaskan bahwa distribusi BBM yang lancar dan tepat waktu adalah hal yang sangat penting. Apalagi dengan akan datangnya libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Menurutnya, Pertashop merupakan solusi bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil yang membutuhkan akses BBM berkualitas tanpa harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli dari pengecer eceran yang tidak terjamin kualitasnya.

"Sebentar lagi, Indonesia akan menghadapi libur panjang Natal dan Tahun Baru. Pada saat-saat seperti itu, pasokan BBM di Pertashop harus tersedia dengan baik dan tepat waktu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangan sampai, hanya karena keterlambatan distribusi oleh Pertamina, masyarakat kesulitan mendapatkan BBM yang dibutuhkan saat liburan."

Steven juda berharap kepada pemerintah dalam hal BUMN, untuk mengevaluasi kinerja Pertamina agar kejadian keterlambatan distribusi ini tidak terjadi berulang seperti saat ini.

Steven juga menekankan bahwa masalah keterlambatan distribusi ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Pertamina, tetapi juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah di tingkat provinsi di seluruh Indonesia.

BACA JUGA:Bawaslu Provinsi Bengkulu Siapkan Langkah Antisipasi untuk Menjaga Kelancaran Pilkada 2024

BACA JUGA:Peran Guru dalam Kehidupan Adalah Sebagai Agen Pembelajaran dan Peradaban

"Pemerintah daerah juga diharapkan dapat berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan distribusi BBM non-subsidi berjalan lancar, sehingga tidak mengganggu kebutuhan masyarakat."