Bawaslu Diminta Bertindak Tegas Soal Dugaan Mobilisasi Ketua RT/RW

RADAR BENGKULU — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bengkulu kembali disorot setelah menerima laporan dugaan mobilisasi Ketua RT/RW oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu nomor urut 1, Helmi Hasan-Mian. Dugaan ini mencuat setelah adanya pertemuan yang diduga berlangsung di kediaman Helmi Hasan, RT 13 Kelurahan Betungan, Sabtu (16/11/2024).

Laporan ini diajukan oleh Ketua Gerakan Masyarakat Pengawas Birokrasi (Gesmawasbi), Jevi Sartika, SH. Menurut Jevi, pertemuan tersebut melibatkan sejumlah ketua RT/RW dari beberapa kelurahan di Kota Bengkulu. Bahkan, diduga turut hadir sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya bersikap netral dalam pemilu.

Jevi Sartika menyebut, laporan ke Bawaslu dilengkapi berbagai bukti. Termasuk tangkapan layar percakapan grup WhatsApp para ketua RT/RW, foto-foto kegiatan, hingga informasi saksi mata. 

Dalam pertemuan itu, pasangan calon nomor urut 1 diduga mengajak para ketua RT/RW dan ASN untuk mendukung mereka di Pilgub Bengkulu 2024.

BACA JUGA:Perkuat Kapasitas SDM Desa, Langkah Strategis Untuk Meningkatkan Pembangunan Daerah

BACA JUGA:Kata Menteri Sosial: Tidak Ada Bantuan untuk Korban Judi Online

"Ini bukan sekadar dugaan, kami memiliki bukti konkrit berupa screenshot grup WhatsApp, foto-foto kegiatan, dan kesaksian lain. Bahkan, salah satu lurah yang hadir diduga ikut memobilisasi para RT/RW," ungkap Jevi.

Ia juga menambahkan, terdapat laporan bahwa akomodasi bagi peserta pertemuan disediakan langsung oleh tim paslon. 

Selain itu, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang mencoba masuk ke lokasi pertemuan disebut tidak diizinkan oleh pihak keamanan.

Gesmawasbi mendesak Bawaslu untuk segera menindaklanjuti laporan ini dengan investigasi mendalam. 

Menurut Jevi, keterlibatan ASN dan ketua RT/RW dalam politik praktis merupakan pelanggaran serius terhadap asas netralitas pemilu.

“Bawaslu harus mengambil langkah tegas. Jika dibiarkan, ini akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi kita. Bagaimana bisa pemimpin masyarakat seperti Ketua RT/ Ketua RW dipolitisasi?” kata Jevi

BACA JUGA:KPU Kota Bengkulu Gelar Simulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara Pilkada 2024

BACA JUGA:Bank Indonesia Berikan Edukasi Kepada Generasi Muda Untuk Pengendalian Inflasi