BPS Bengkulu Utara Terima Kunker Studi Tiru BPS Provinsi Lampung
BPS Bengkulu Utara Terima Kunker Study Tiru BPS Provinsi Lampung--
RADAR BENGKULU, ARGA MAKMUR - Tim BPS Provinsi Lampung melakukan kunjungan kerja untuk benchmarking satuan kerja yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta melihat langsung pelayanan publik BPS Kabupaten Bengkulu Utara, di Mall Pelayanan Publik, Arga Makmur beberapa hari lalu.
Kepala BPS Kabupaten Bengkulu Utara, Iin Inayati, S.ST., M.Si menyambut baik kedatangan tim BPS Provinsi Lampung dan mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk berbagi pengalaman dalam rangka kegiatan kunjungan kerja satuan kerja berpredikat WBK.
Ia juga menyampaikan bahwa predikat WBK diberikan kepada satuan kerja yang berhasil memenuhi sebagian besar aspek manajemen perubahan. Seperti penataan tatalaksana, sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan akuntabilitas kinerja, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 10 Tahun 2019, yang merupakan perubahan dari PermenPAN-RB Nomor 52 Tahun 2014.
“Predikat WBK ini diberikan kepada satuan kerja yang telah menunjukkan keberhasilan dalam melakukan reformasi birokrasi, dengan memenuhi kriteria penataan dan perbaikan sistem serta tata kelola yang lebih baik. Semua ini berpedoman pada aturan yang jelas dan komprehensif, agar pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien,” jelas Iin Inayati.
BACA JUGA:Pengurus DPD LDII Kabupaten Bengkulu Utara Masa Bakti 2024-2029 Dikukuhkan
BACA JUGA:Golkar Bengkulu Gelar Senam Massal Untuk Mempererat Kebersamaan dan Pecahkan Rekor MURI
Setelah melakukan peninjauan terhadap Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Bengkulu Utara, Kepala BPS Provinsi Lampung, Parlindungan Lubis, S.Si., M.Si., menyampaikan apresiasinya atas fasilitas yang ada. Ia menyebut bahwa Mall Pelayanan Publik di Bengkulu Utara adalah salah satu contoh fasilitas yang memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Ini adalah pertama kalinya kami mengunjungi Mall Pelayanan Publik yang benar-benar berfungsi untuk memfasilitasi kepentingan masyarakat. Layanan yang diberikan disini sangat memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik dengan cepat dan efisien, yang merupakan salah satu indikator pelayanan prima dari instansi pemerintahan,” ungkap Parlindungan Lubis.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa Mall Pelayanan Publik ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga memperlihatkan bagaimana pemerintah pusat dan daerah bekerja bersama dalam memberikan layanan yang optimal bagi warga.
“Pelayanan ini tidak hanya ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan layanan administrasi, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di semua level, baik pusat maupun daerah,” tambahnya.
Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi kedua provinsi dalam memperkuat sistem pelayanan publik serta mendorong tercapainya predikat WBK di lebih banyak unit kerja.