Praktisi Hukum: Tim Pemenangan Sapuan-Wasri Boleh Kampanye

Reporter: Seno |

Editor: Syariah M |

Senin , 11 Nov 2024 - 21:07

Ilustrasi Pilkada 2024-RADAR BENGKULU-

Kabupaten Mukomuko

Dimana pun berada,

Sehubungan kami tidak diberikan undangan debat kandidat, dapat kami tegaskan kami tetap sebagai calon Bupati & Wakil Bupati dan tidak akan bisa dibatalkan/didiskualifikasi karena data kami lengkap saat Daftar Calon Tetap ini murni " kurangnya koordinasi tim Pemda Provinsi dengan KPU & Bawaslu" seyogyanya saat _Pelantikan Pjs Bupati sesuai SK Mendagri secara automatis Gubernur menyerahkan cuti tsb karena di SK Pjs Bupati butir ke enam berbunyi Keputusan Menteri ini berlaku pada saat Bupati dan Wakil Bupati ... menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara untuk melaksanakan kampanye pada Pilkada Serentak Tahun 2024 sampai dengan Bupati dan Wakil Bupati selesai menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara._

Kami telah mengajukan cuti tgl 12 Sept 2024 dan SK Mendagri Penunjukkan Pjs Bupati tgl 19 Sept 2024 dan faktanya kami juga udah tidak mengunakan fasilitas negara sejak ditetapkan sebagai calon tetap tgl 22 Sept 2024.

Demikian penjelasan yg dapat kami sampaikan.

Ttd

Sapuan

Untuk diketahui, Paslon nomor urut 3 Sapuan-Wasri tidak ikut debat kandidat yang diselenggarakan KPU Mukomuko pada 9 November 2024 lalu. Sekarang, APK Sapuan-Wasri juga ditutup.

praktisi hukum: tim pemenangan sapuan-wasri boleh kampanye                            radar bengkulu, mukomuko - pemerhati sekaligus praktisi hukum kabupaten mukomuko, muslim ch, sh., mh berpandangan, tim pemenangan sapuan-wasri boleh melakukan kampanye, meski paslon nomor urut 3 atas nama sapuan-wasri sekarang ini dilarang kampanye. 
menurut muslim, jika pelarangan kampanye paslon nomor urut 3 mengacu pada surat kpu mukomuko mengenai tindak lanjut rekomendasi bawaslu mukomuko, maka tim pemenangan bukan subjek hukum. 
yang menjadi subjek hukum adalah personal kandidat, yakni sapuan selaku calon bupati dan wasri selaku calon wakil bupati. maka, tim pemenangan, termasuk juga alat peraga kampanye (apk) dan bahan kampanye, bukan subjek hukum. 
"sekarang ada pihak yang menutup akp paslon nomor 3, ini ada indikasi penyalahgunaan wewenang. karena apk bukan subjek hukum. tim pemenangan juga bukan subjek hukum. jadi tim pemenangan boleh kampanye," terang muslim 
sebelumnya, muslim juga berpendapat,  rekomendasi bawaslu dan tindak lanjut kpu yang melaksanakan semua rekomendasi bawaslu yang menghentikan kampanye paslon nomor urut 3 merupakan tindakan yang kurang tepat. 
baca juga:distan mukomuko tinjau panen bawang merah di desa sumber makmur
baca juga:pemkab mukomuko dorong pembentukan payung hukum wajib halal pedagang daging
"awalnya saya berpendapat, penghentian kampanye paslon nomor urut 3 ini kurang tepat. tapi andai tindak lanjut kpu mukomuko tetap dilaksanakan, maka hanya berlaku kepada subjek, yaitu sapuan-wasri. tim pemenangan boleh kampanye, apk juga tidak perlu ditutup," sampainya. 
pendapat lain yang diutarakan muslim, persoalan yang membelit sapuan-wasri sekarang ini, tidak menggugurkan mereka sebagai calon bupati dan calon wakil bupati mukomuko. 
"kalau digugurkan atau didiskualifikasi, tidak lah. itu terlalu jauh. sapuan-wasri sah sebagai paslon bupati-wakil bupati mukomuko," demikian muslim. 
sapuan kirim pesan kepada masyarakat 
calon bupati mukomuko nomor urut 3, sapuan mengirim pesan tulisan kepada seluruh masyarakat kabupaten mukomuko. 
berikut ini pesan yang disampaikan sapuan yang disebar melalui pesan whatsapp;
kepada yth,
seluruh masyarakat
kabupaten mukomuko
dimana pun berada,
sehubungan kami tidak diberikan undangan debat kandidat, dapat kami tegaskan kami tetap sebagai calon bupati & wakil bupati dan tidak akan bisa dibatalkan/didiskualifikasi karena data kami lengkap saat daftar calon tetap ini murni " kurangnya koordinasi tim pemda provinsi dengan kpu & bawaslu" seyogyanya saat _pelantikan pjs bupati sesuai sk mendagri secara automatis gubernur menyerahkan cuti tsb karena di sk pjs bupati butir ke enam berbunyi keputusan menteri ini berlaku pada saat bupati dan wakil bupati ... menjalankan cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye pada pilkada serentak tahun 2024 sampai dengan bupati dan wakil bupati selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara._ 
kami telah mengajukan cuti tgl 12 sept 2024 dan sk mendagri penunjukkan pjs bupati tgl 19 sept 2024 dan faktanya kami juga udah tidak mengunakan fasilitas negara sejak ditetapkan sebagai calon tetap tgl 22 sept 2024.
demikian penjelasan yg dapat kami sampaikan.
ttd
sapuan
untuk diketahui, paslon nomor urut 3 sapuan-wasri tidak ikut debat kandidat yang diselenggarakan kpu mukomuko pada 9 november 2024 lalu. sekarang, apk sapuan-wasri juga ditutup.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, SELASA 12 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan