Akibatnya, tanggung jawab pengerukan ini diserahkan kepada pihak Pelindo, yang berkolaborasi dengan dunia usaha di Bengkulu.
"Ini seharusnya kewajiban pemerintah pusat, tapi faktanya anggaran tidak cukup, sehingga diserahkan kepada dunia usaha, dalam hal ini Pelindo berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan di Bengkulu yang menggunakan pelabuhan," lanjut Sutarman.
BACA JUGA:Rohidin Mersyah Raup Dukungan dari Buruh Tambang dan Petani Lebong
BACA JUGA:Masyarakat Desak Keterbukaan Data dan Pengawasan Investor di Bengkulu
Kolaborasi itu saat ini masih dalam tahap perhitungan estimasi kebutuhan anggaran. Sutarman menjelaskan, estimasi anggaran pengerukan alur hingga kini belum mencapai angka yang pasti. Namun, Pelindo sendiri sudah mengusulkan kebutuhan anggaran sekitar Rp 210 miliar. Sedangkan dunia usaha menyatakan kesiapan untuk menyumbang sekitar Rp 100 miliar.
"Masih ada selisih anggaran yang harus dicari jalan keluarnya. Selisih ini yang sedang kami pertemukan, dan nantinya berapa pun angkanya, akan ditindaklanjuti jika sudah ada kesepakatan bersama," paparnya.
Di sisi lain, Sutarman juga menyoroti peluang bagi pemerintah daerah untuk ikut terlibat dalam proyek pengerukan ini. Menurutnya, optimalisasi Perusahaan Daerah (Perusda) bisa menjadi langkah strategis bagi Pemda Bengkulu untuk meningkatkan peran dunia usaha lokal dalam pengerukan alur pelabuhan.
“Dalam pembentukan join company untuk pengerukan alur ini, sebenarnya Perusda bisa ikut terlibat. Ini peluang bagus bagi Pemda untuk mengoptimalkan peran dunia usaha daerah," jelas Sutarman.
BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Optimis Evaluasi APBD Perubahan 2024 Rampung Meski Terkendala
BACA JUGA:Anak Muda Bengkulu Harus Bersatu Menjadi Tuan di Tanah Sendiri
Ia juga mengungkapkan, Pelindo sudah menerima proposal penawaran dari anak perusahaannya, Rukindo, untuk pengerukan alur tersebut. Namun, ia berharap tidak hanya satu perusahaan yang terlibat, melainkan ada perusahaan lain yang turut bersaing dalam tender pengerukan alur ini.
"Tentu harapan kita tidak hanya satu perusahaan yang memasukkan penawaran, tetapi ada perusahaan lain yang ikut bidding. Ini agar proses pengerukan bisa berjalan lebih optimal," tutur Sutarman.