RADAR BENGKULU - Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mengumumkan data terbaru mengenai penerimaan pajak di Provinsi Bengkulu untuk periode Januari hingga awal Juli 2024. Penerimaan pajak mencapai Rp 1,15 triliun, setara dengan 38,70 persen dari target sebesar Rp 2,98 triliun.
Kepala Kantor Wilayah DJPb Bengkulu, Bayu Andy Prasetya menyatakan optimisme terhadap pencapaian target pajak tahun ini, meski menghadapi berbagai tantangan.
Bayu Andy Prasetya menyampaikan bahwa penerimaan pajak di Bengkulu tahun ini diharapkan dapat melampaui realisasi tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar Rp1,54 triliun.
“Kami optimistis bahwa dengan kerja keras dan strategi yang tepat, pendapatan negara dari sektor perpajakan di Provinsi Bengkulu tidak hanya bisa melampaui capaian tahun lalu, tetapi juga mencapai target yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Optimisme ini didorong oleh beberapa faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi regional dan kontribusi dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mulai berorientasi pada ekspor.
Bayu menekankan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi dan perluasan basis pajak menjadi kunci dalam mencapai target tersebut.
BACA JUGA:211 Pos dan 15 Puskesmas Menggelar Pekan Imunisasi Nasional Polio di Kabupaten Kaur
BACA JUGA:Jatuh dari Truk Lohan, Sopir Warga Pagar Dewa Meninggal
Dari total penerimaan pajak sebesar Rp 1,15 triliun, sektor pajak penghasilan non-migas menyumbang kontribusi terbesar dengan total Rp587,85 miliar dari target Rp1,37 triliun.
Sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menyusul dengan capaian Rp 529,84 miliar dari target yang sama.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berkontribusi sebesar Rp 20,62 miliar dari target Rp 73,91 miliar. Sementara itu, penerimaan dari pajak lainnya mencapai Rp 18,27 miliar dengan target Rp 49,91 miliar. Sektor penerimaan bea dan cukai mencatat realisasi terendah, dengan hanya Rp 38 juta dari target Rp 26,71 miliar.
Di sisi lain, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) di Bengkulu menunjukkan kinerja positif, mencapai Rp 441,33 miliar dari target Rp 342,17 miliar. Kontribusi terbesar berasal dari sektor PNBP sumber daya alam (SDA) dengan realisasi Rp 217,55 miliar, dan dari sektor PNBP Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 122,40 miliar dari target Rp 229,60 miliar.
Meskipun terdapat peningkatan dalam realisasi penerimaan, Bayu mengakui bahwa tantangan besar masih ada, termasuk ketergantungan ekonomi lokal pada sektor tertentu dan fluktuasi harga komoditas global.
Oleh karena itu, diversifikasi ekonomi menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah dan DJPb untuk meningkatkan stabilitas pendapatan.
“Diversifikasi sumber pendapatan dan penguatan sektor-sektor potensial seperti UMKM dan pariwisata menjadi kunci untuk mencapai target pendapatan yang lebih berkelanjutan,” jelas Bayu.