Gubernur Rohidin mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk sektor swasta dan organisasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya ini. "Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Kita harus bergandengan tangan menghadapi tantangan ini demi masa depan yang lebih baik," tegasnya.
Dengan laporan evaluasi BPKP sebagai panduan, Provinsi Bengkulu bertekad untuk melakukan pembenahan yang dibutuhkan guna mencapai target yang telah ditetapkan. Upaya penurunan angka kemiskinan dan stunting tidak hanya menjadi tugas pemerintah semata, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat.
Meski tantangan besar menanti, Gubernur Rohidin optimis bahwa dengan kerja keras dan komitmen yang kuat, Provinsi Bengkulu dapat mencapai target yang diinginkan. "Kami yakin, melalui perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang konsisten, kita dapat mewujudkan Bengkulu yang lebih sejahtera dan sehat."
Sementara itu Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, Faeshol Cahyo Nugroho, menyampaikan bahwa evaluasi kinerja Pemprov Bengkulu lebih difokuskan pada kualitas perencanaan dan penganggaran dalam konteks penurunan kemiskinan dan stunting.
Evaluasi ini, menurut Faeshol, membuka ruang bagi gubernur, bupati, dan walikota di Bengkulu untuk melakukan perbaikan dan inovasi.
"Jadi ada ruang perbaikan yang bisa dilakukan oleh Pak Gubernur dan seluruh bupati/walikota di Provinsi Bengkulu untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan penurunan prevalensi stunting."
Dengan berbagai langkah yang telah direncanakan, Bengkulu siap berlari cepat untuk memastikan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat terus meningkat, seiring dengan komitmen pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan stunting di Indonesia.
BACA JUGA:280 Ribu Anak di Provinsi Bengkulu Jadi Sasaran Pekan Imunisasi Nasional Polio
BACA JUGA:Pencanangan Pelaksanaan PIN Polio dan Launching WARUPO
BACA JUGA:Sekda BU Ambil Sumpah dan Janji Tiga Pejabat Eselon II Pemkab Bengkulu Utara