DPRD Provinsi Desak PT. Agricinal Tanggung Jawab Atas Penembakan 2 Warga Sipil

"Dugaan penembakan itu terjadi akibat konflik HGU perusahaan. Seperti batas-batas yang tidak jelas. Termasuk mana saja lahan yang telah diinklubkan. Ini harus menjadi fokus untuk diselesaikan," sampaiUsin.

 DPRD Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk mengawasi dan menindaklanjuti setiap pelanggaran yang terjadi di lapangan. 

Tindakan tegas diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang dan perusahaan-perusahaan di Bengkulu bertanggung jawab atas segala aktivitas yang mereka lakukan di wilayah tersebut. 

"Konflik agraria seperti ini harus segera diselesaikan dengan pendekatan yang adil dan berkelanjutan, demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup," tegas Usin.