RADARBENGKULU.bacakoran.co - Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Bengkulu dinilai kurang memahami agenda May Day atau peringatan Hari Buruh Sedunia setiap tanggal 1 Mei.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bengkulu, Aizan Dahlan, SH, MH, usai dialog antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dengan tema "Kerja Bersama Wujudkan Pekerja/Buruh yang Kompeten" pada Selasa, 30 April 2024.
Aizan menyatakan, meskipun kegiatan tersebut merupakan dialog, bukan audiensi, namun tidak sesuai dengan harapan para pekerja. Awalnya, diharapkan adanya kesamaan pandangan antara Pemda, pengusaha, dan pekerja. Namun, kesannya justru seolah-olah kegiatan tersebut dibuat seperti dialog Tripartit yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
BACA JUGA:158 Kasus DBD, Dua Masyarakat Bengkulu Selatan MD
BACA JUGA:PJ Bupati Minta CGP Benteng Jadi Agen Perubahan
"Dialog Tripartit seharusnya diagendakan setiap bulan. Seperti yang dilakukan di tingkat pusat. Namun, terlihat bahwa orang yang menjabat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) tampaknya tidak memahami hal ini," ujar Aizan.
Lebih lanjut, Aizan menegaskan bahwa Pemda sepertinya sama sekali tidak memahami agenda May Day, yang sebenarnya merupakan milik serikat pekerja.
Dalam agenda May Day tahun ini, tuntutan pekerja tetap pada pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja, dialog Tripartit, pembentukan Dewan Pengupahan di enam kabupaten di Provinsi Bengkulu, dan lainnya.
Fakta ini terang saja menunjukkan jika orang yang didudukkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) tidak paham," sindir Aizan.
Namun, Gubernur Bengkulu, Prof. Dr. H. Rohidin Mersyah menekankan bahwa dalam dialog tersebut, pihaknya lebih menitikberatkan pada aspirasi pekerja yang disampaikan kepada pemerintah. Banyak hal yang dibahas dalam dialog tersebut, seperti upah minimum, BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan, dan lain-lain.