Helmi juga menekankan bahwa pengelolaan Tahura tidak boleh setengah hati. Pemerintah harus hadir secara total. Mulai dari menyelesaikan masalah legalitas lahan hingga mengalokasikan anggaran untuk pengembangan infrastruktur dasar.
Seperti diketahui, Tahura Rajolelo ditetapkan sebagai kawasan konservasi berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI Nomor 21/Kpts/VI/1998 tanggal 7 Januari 1998. Namun, sejak saat itu, pengelolaan kawasan ini terkesan stagnan dan belum menunjukkan geliat signifikan sebagai kawasan hutan yang dikelola produktif.
Kini, di bawah komando Helmi Hasan, masa depan Tahura Rajolelo kembali menggeliat. Dengan semangat reformasi lahan dan pengelolaan multi-fungsi, kawasan ini digadang-gadang bakal menjadi ikon baru pengelolaan hutan berbasis rakyat di Provinsi Bengkulu.
“Ini warisan alam. Jangan sampai hanya jadi cerita. Kita wujudkan Tahura yang bukan hanya hijau, tapi juga hidup,” pungkas Helmi.