RADAR BENGKULU - Demi meningkatkan kontribusi dalam pembangunan daerah, Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu menyelenggarakan Workshop Penguatan Tata Kelola BUMD, BLU/D, dan BUMDes.
Acara ini digelar untuk memperkuat pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Provinsi Bengkulu agar lebih optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Workshop yang dihadiri oleh pimpinan BUMD, BLUD, BUMDes, auditor Inspektorat Daerah, dan sejumlah pejabat daerah ini berlangsung di aula Perwakilan BPKP pada Selasa (12/11).
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Bengkulu, R.A. Denny, membuka secara resmi kegiatan tersebut. Hadir juga perwakilan dari berbagai instansi terkait. Seperti Bank Bengkulu, Dinas PMD Provinsi Bengkulu, RSUD M. Yunus, Universitas Islam, dan Perumda Tirta Hidayah.
Dalam sambutannya, R.A. Denny menekankan pentingnya peningkatan tata kelola dan pemahaman yang kuat terhadap potensi ekonomi lokal yang dimiliki oleh BUMD, BLU/D, dan BUMDes.
BACA JUGA:Izda Putra: Rohidin Mersyah Pemimpin Visioner untuk Masa Depan Bengkulu
BACA JUGA:Rohidin Mersyah Terima Dukungan Kuat dari Masyarakat Bengkulu Utara
Ia mengungkapkan lima potensi penting yang perlu diperhatikan oleh para peserta, yakni pemahaman akan demografi, penentuan peluang pasar yang tepat, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta sinergi yang kuat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mendukung program pemerintah.
“Melalui workshop ini, Pemerintah Provinsi berharap tata kelola BUMD, BLU/D, dan BUMDes bisa semakin ditingkatkan. Kami ingin setiap unit ini mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik di tingkat provinsi maupun desa,” ujar Denny.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, Faisal Cahyo Nugroho, menyampaikan bahwa peran BPKP sangat penting dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah, khususnya terkait BUMD, BLU/D, dan BUMDes.
Dalam sambutannya, Faisal menyoroti berbagai tantangan yang kerap dihadapi dalam pengelolaan BUMD dan BLU/D di Bengkulu. Menurutnya, tantangan utama yang perlu segera diatasi adalah menjaga akuntabilitas data, pengelolaan sumber daya manusia, serta keterbatasan akses pasar.
BACA JUGA:Dani-Sukatno Percantik Wajah Pariwisata Kota, Targetkan Untuk Event Bertaraf Internasional
BACA JUGA:Angka Kemiskinan Bengkulu Selatan Tidak Mengacu Pada DTKS
“Di tengah tantangan yang ada, BPKP Bengkulu mendorong adanya pengawasan kolaboratif antar-sektor untuk memperbaiki tata kelola dan kinerja. Pengawasan ini bertujuan agar setiap sektor dapat saling bekerja sama dan tidak berjalan sendiri-sendiri dalam mengelola potensi ekonomi daerah,” ungkap Faisal Cahyo.
Selain itu, Faisal juga menyoroti pentingnya regulasi yang mendukung pengembangan BUMD dan BUMDes agar lebih fleksibel namun tetap akuntabel. Ia berharap melalui kerja sama lintas sektor, pengawasan yang efektif, dan komitmen yang tinggi, seluruh lembaga ini dapat meningkatkan kontribusi mereka dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.