Pemda Provinsi dan Lima Kabupaten Masuk Kategori Digital

RADAR BENGKULU -  Digitalisasi di Provinsi Bengkulu terus mengalami kemajuan signifikan, hasil survei Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester I 2023. Enam daerah, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, Kota Bengkulu, Kaur, Kepahiang, Seluma, dan Lebong, telah berhasil masuk ke dalam kategori digital. 

Sementara itu, empat daerah lainnya, yakni Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Mukomuko dan Rejang Lebong, telah mencapai kategori maju.

Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, S.Sos, M.Kes, mengungkapkan bahwa beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah mengadopsi sistem pembayaran non tunai menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Langkah ini melibatkan metode pembayaran melalui Mobile Banking dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

BACA JUGA:Tim GTRA Sampaikan Rekomendasikan Reforma Agraria Ke ATR/BPN

"Langkah ini baru diimplementasikan pada OPD tertentu, namun pada tahun 2024, kami berencana untuk menerapkannya di seluruh OPD," ujar aIsnan pada Selasa (5/12).

Isnan mengatakan tahun 2024, sistem pembayaran elektronik tidak hanya akan berlaku di tingkat OPD, tetapi juga di tingkat perorangan. Pemprov Bengkulu berencana mendorong pembuatan kartu e-money atau kartu kredit perorangan yang dapat digunakan untuk berbagai transaksi tanpa menggunakan uang tunai.

"Masing-masing individu akan menerapkan ini. Jadi, tidak ada lagi kontak langsung dengan uang tunai," ungkapnya.

Terkait retribusi, sistem elektronik saat ini baru diterapkan di Rumah Pengasingan Bung Karno, yang sudah menggunakan sistem QRIS, sebagai langkah untuk mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ke depan, perluasan sistem elektronik ini akan diterapkan di tempat-tempat rekreasi lainnya.

"Melalui penggunaan sistem tanpa kontak langsung dengan uang, efisiensinya luar biasa," tambahnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bengkulu, Darjanya, menyatakan bahwa dari 10 kabupaten/kota dan satu Provinsi di Bengkulu, lima daerah masih berada di bawah standar digital. Dengan skor sekitar 70 hingga mendekati 80, diharapkan survei indeks ETPD Semester II dapat menunjukkan peningkatan.

BACA JUGA:DBH Sawit Rp 21 M, Pemprov Susun Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan

"Mudah-mudahan jumlah wilayah yang masuk digital meningkat lebih banyak lagi dengan nilai indeks di atas delapan pada tahun depan," harap Darjanya.

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) saat ini di Provinsi Bengkulu telah menjadi prestasi, dengan Bengkulu menjadi satu-satunya provinsi di Sumatera yang menerapkan sistem tersebut.

"Kita cukup berprestasi di Sumatera karena hanya Bengkulu dan Sumatera Utara yang sudah menyelenggarakan KKPD ini," tutup Darjanya. (wij)