Usai Dipanggil Presiden, Nadiem Makarim Batalkan Kenaikan UKT

RADAR BENGKULU, JAKARTA - Ini kabar gembira bagi mahasiswa di Indonesia. Apa itu? Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) RI Nadiem Anwar Makarim menyatakan akan membatalkan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Ini disampaikannya selepas bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka  Jakarta pada Senin, 27 Mei 2024.

Lebih lanjut dikatakan, keputusan ini merupakan tindak lanjut dari masukan masyarakat terkait implementasi UKT tahun ajaran 2024/2025 dan koordinasi dengan perguruan tinggi negeri (PTN).

"Kemendikbudristek pada akhir pekan lalu telah berkoordinasi kembali dengan para pemimpin perguruan tinggi guna membahas pembatalan kenaikan UKT dan Alhamdulillah semua lancar," ungkapnya seperti dikutip dari laman DISWAY.ID.

Adapun keputusan pembatalan kenaikan UKT ini juga disetujui oleh Presiden Jokowi. Lebih lanjut, pihaknya akan melakukan reevaluasi ajuan UKT dari seluruh PTN.

"Saya mengajukan beberapa pendekatan untuk bisa mengatasi kesulitan yang dihadapi mahasiswa. Terkait implementasi Permendikbudristek, Dirjen Diktiristek akan mengumumkan detil teknisnya," lanjutnya.

Sebelumnya, penetapan besaran UKT di sejumlah perguruan tinggi mendapatkan sorotan lantaran tingginya kenaikan yang terjadi. Pihak kampus berdalih penghitungan besaran UKT ini telah sesuai dengan Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT).

BACA JUGA:Ini Jadwal dan Syarat Pendaftaran Beasiswa LPDP 2024 Tahap Dua

BACA JUGA:Ajarkan Anak Untuk Saling Berbagi Kebaikan, Ini Manfaat yang Didapat

Di mana, kebijakan ini menjadi dasar peningkatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bagi PTN dan PTN-BH.

Penyesuaian SSBOPT ini mempertimbangkan fakta meningkatnya kebutuhan teknologi untuk pembelajaran, mengingat perubahan pada dunia kerja yang juga semakin maju teknologinya.

Kendati demikian, SSBOPT tidak pernah dimutakhirkan sejak tahun 2019. Kemendikbudristek lantas mendorong perguruan tinggi agar dapat memberikan pembelajaran yang relevan kepada mahasiswa.

Di sisi lain, Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 juga menekankan pertimbangan penentuan UKT harus berdasarkan asas berkeadilan dan asas inklusivitas. Namun, diduga terdapat kemungkinan bahwa PTN keliru menempatkan mahasiswa dalam kelompok UKT yang tidak sesuai kemampuan ekonomi karena ketidakakuratan data.

Terdapat pula PTN yang sebelumnya memiliki UKT rendah atau belum disesuaikan selama lebih dari lima tahun, sehingga kenaikan dirasa tidak wajar.(**)