Polda Bengkulu Terima Hibah Rp 10 Miliar dari Pemprov untuk Pengamanan Pilkada
Pemprov Bengkulu menyalurkan dana hibah Rp 10 Miliar kepada Polda Bengkulu. Dana tersebut akan digunakan untuk menjaga kondusivitas Pemilihan Umum Daerah-windi-
RADARBENGKULU.bacakoran.co - Pemprov Bengkulu menyalurkan dana hibah Rp 10 Miliar kepada Polda Bengkulu. Dana tersebut akan digunakan untuk menjaga kondusivitas Pemilihan Umum Daerah (Pilkada) yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024 mendatang.
Penyerahan dana hibah tersebut dilakukan melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang dilaksanakan langsung oleh Gubernur Bengkulu, Prof. Dr. H. Rohidin Mersyah, MMA., dan Kapolda Bengkulu Irjen Pol Drs. H. Armed Wijaya, M.H. Acara tersebut berlangsung di Gedung Daerah Balai Raya Semarak pada Senin, 30 April 2024.
Gubernur Rohidin menyampaikan, Pilkada serentak di 37 Provinsi dan 545 kabupaten/kota di Indonesia merupakan agenda nasional di tahun 2024. Namun, Daerah Istimewa Yogyakarta tidak menggelar Pilkada tersebut. Karena, Sri Sultan Hamengkubuwono X dan KGPAA Paku Alam X secara otomatis menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DI Yogyakarta seumur hidup.
BACA JUGA:Ustadz Abdul Somad akan Hadir ke BS Ini Jadwalnya
Selain itu, ada 5 Walikota di DKI Jakarta yang tidak menggelar pemilihan wilayah.
"Pilkada serentak ini sudah dimulai sejak Maret lalu. Pada 4 Mei mendatang, akan diselenggarakan launching maskot dan tagline Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur," tambah Rohidin.
Gubernur Rohidin mengatakan tentang pentingnya menjaga ketertiban dalam Pilkada. Ini mengingat pengalaman dari pelaksanaan sebelumnya. Meskipun pelaksanaan Pilkada berjalan dengan tertib, aman, dan baik, terdapat potensi konflik atau gangguan Kamtibmas yang harus diwaspadai.
BACA JUGA:Berikut 6 Tips Untuk Tetap Aktif di Luar Ruangan Saat Cuaca ekstrem
Kita yakin sekali karena sudah 4 kali melaksanakan Pilkada langsung. Yakni tahun 2005, 2010, 2016, dan 2020, untuk pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Bupati/Walikota di Bengkulu berjalan dengan tertib, aman, dan baik," tuturnya.
Khusus untuk penandatanganan NPHD tersebut, artinya setelah ditandatanganai, pihak Polda sudah bisa memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan kepentingannya. Terlebih, Sabtu mendatang, sudah akan dilaunching maskot dan tagline Pilkada.
"Koordinasi pengamanan ini tentu diperlukan. Terutama kepada Kasatpol PP dan Kapolda Bengkulu," ujarnya.
Selain itu, ia juga memastikan masyarakat yang ada di Lapas bisa memiliki data kependudukan serta memiliki hak dan kesempatan untuk memilih.