Ini Tujuan Dinsos Bengkulu Selatan Lakukan Pakta Integritas

RADAR BENGKULU, MANNA - Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN RB)nomor 49 Tahun 2011,tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Saat ini Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan melalui Dinas Sosial langsung melaksanakan pakta integritas dengan melakukan penandatanganan komitmen bersama atas perjanjian kinerja tahun 2025,yang dilakukan mulai dari Kepala Dinas sampai jajaran yang paling bawah.

Kepala Dinas Sosial Bengkulu Selatan, Effredy Gunawan,S.SPT.M.Si menyampaikan selain menjalankan peraturan MenPAN RB pihaknya juga menindaklanjuti surat dari Inspektorat Bengkulu Selatan bahwa setiap OPD harus menyusun dan membuat akuntabilitas instansi Pemerintah terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.Yang mana  SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja di sektor publik yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintah. 

"Yang mana dengan adanya penandatangan fakta integritas tersebut artinya kita sudah harus siap dan wajib menjalankan delapan area perubahan Reformasi Birokrasi mulai manajemen perubahan, penataan organisasi, penataan tata laksana, penataan  Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur, penguatan akuntabilitas,penguatan pengawasan,peningkatan kualitas pelayanan publik dan deregulasi kebijakan,"papar Effredy diruangnnya Selasa (04/03).

BACA JUGA:Kodim 0408 BS-Kaur Kelola 200 Hektar Mendukung Program Ketahanan Pangan

BACA JUGA:Lindungi Masyarakat, Dinkes BS Gandeng BPOM Untuk Pastikan Keamanan Takjil

Sesuai dengan amanah dari MenPAN RB bahwa dengan adanya perjanjian integritas dengan tujuan,setiap ASN yang ada dilingkungan OPD bisa menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan kelas jabatan yang embannya,sesuai dengan Analisis Beban Kerja(ABK) dan Analisis Jabatan(Anjab) sehingga tufoksi yang dijalankan sesuai dengan tingkatan dan jabatan.

Selain itu Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan-perubahan ini diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas. 

Beberapa program percepatan reformasi birokrasi, antara lain penataan struktur organisasi pemerintah, Penataan jumlah dan distribusi PNS, Pengembangan sistem seleksi dan promosi secara terbuka, peningkatan profesionalisasi PNS, pengembangan sistem pemerintahan elektronik yang terintegrasi. 

"Sehingga dengan adanya perjanjian fakta integritas kita mempunyai tanggung jawab kepada pimpinan masing masing,yang mana Kepala Dinas akan melaporkannya kenerjanya kepada Sekda sebagai pimpinan ASN tertinggi, Sekretaris dan Kabid kepada Kepala Dinas,Kasubag dan kasi melaporkan kepada Kabag dan Sekretaris,artinya pelaporan tersebut harus berjenjang,"Ungkapnya.

BACA JUGA:Ini yang Dilakukan Distan dan Peternakan BS Guna Menekan Penyebaran Penyakit SE

BACA JUGA:Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan Laksnakan Monitoring Harga

Hal itu harus dilakukan setiap.tahunnya,jangan sampai dengan kondisi saat ini terjadi efesiensi anggran justru pelayanan semakin berkurang,karena efesiensi tidak menggangu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.Justru kalau bisa pelayanan itu semakin meningkat dengan efesiensi seluruh ASN harus mampu berinovasi dalam memberikan pelayan.

"Karena sebagai ASN kita harus mampu menjalankan tugas baik itu ada anggaran apa tidak,karena kita merupakan palayan masyarakat,artinya tanpa  anggran kita harus mampu menjalan tugas kita sebagai ASN,karena sebagai  ASN tentu sudah tahu apa yang harus dilakukan,selain itu dengan adanya fakta integritas tersebut menjadi indikator penilaian SAKIP,serta nantinya menjadi acuan ditahun selanjutnya apakah masih ada kekurangan terkait dengan pelayan apakah masih ada yang harus ditingkatkan,"pungkas Effredy.